HNW Dukung Menkopolhukam Agar Pemerintah dan DPR Sahkan RUU KUHP Mengisi Kekosongan Hukum Soal LGBT
bersama DPR. Bahkan penting ambil inisiatif, sebagaimana Pemerintah sudah beberapa kali melakukan inisitif pembuatan UU. Seperti RUU Minerba, RUU KPK, RUU Cipta Kerja, serta RUU IKN. Karena sesuai ketentuan UUD NRI 1945, Pemerintah, selain DPR, adalah juga lembaga pembentuk UU,” tukasnya.menurut HNW sudah hampir disahkan di DPR. Tetapi di ‘menit-menit’ terakhir saat DPR akan mengesahkan, harus ditunda atas perintah/permintaan Presiden Joko Widodo.
Alasannya adalah adanya gelombang demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU tersebut. Padahal, demonstrasi tersebut ‘bercampur’ dengan demonstrasi atas RUU lain yang ditolak oleh mahasiswa, seperti RUU KPK, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan. “Sekalipun demikian, ketika itu RUU Minerba dan RUU KPK tetap disahkan, meski ditolak oleh publik. Berbagai RUU inisiatif Pemerintah juga ditolak oleh masyarakat bahkan oleh FPKS DPR RI, seperti RUU Cipta Kerja dan RUU Ibukota Negara, tetapi juga tetap disahkan. Karena itu bila ada komitmen yang kuat dari Pemerintah, sudah semestinya
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud Md Setuju LGBT Dipidana Sesuai Rancangan KUHPMahfud Md menyatakan setuju agar LGBT dipidana sesuai Rancangan KUHP. Namun RUU itu kini masih teronggok di DPR setelah ditentang oleh sejumlah LSM.
Baca lebih lajut »
Kemenkominfo Didesak Rampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi | Kabar24 - Bisnis.comKementerian Komunikasi dan Informatika didesak untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Baca lebih lajut »
House Loloskan RUU Terorisme Domestik usai Serangan Rasial Buffalo |Republika OnlinePada UU saat ini, tiga lembaga sudah bekerja menyelidiki tindakan terorisme domestik.
Baca lebih lajut »
Mahfud Md Setuju LGBT Dipidana Sesuai Rancangan KUHPMahfud Md menyatakan setuju agar LGBT dipidana sesuai Rancangan KUHP. Namun RUU itu kini masih teronggok di DPR setelah ditentang oleh sejumlah LSM.
Baca lebih lajut »
'Kami menolak, kami akan halangi eksekusi' - Jelang eksekusi tanah adat Sunda Wiwitan di Kuningan, Jabar - BBC News IndonesiaMasalah yang menimpa kelompok Sunda Wiwitan di Kuningan, Jabar, yang lahan tanah adatnya direncanakan akan dieksekusi otoritas terkait, Rabu (18/05), makin menguatkan alasan untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan soal larangan Ustad Abdul Somad (UAS) Masuk S...
Baca lebih lajut »