HIPMI merespons kebocoran subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 50 triliun per tahun dengan mendorong penerapan subsidi langsung dan reformasi distribusi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menaikkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan dan berkomitmen untuk memastikan harga LPG 3 kg sesuai HET.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI ), Anggawira, menyoroti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kebocoran subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp 50 triliun per tahun. Anggawira menyatakan bahwa kerugian negara ini terjadi akibat penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Mengakui pentingnya langkah pemerintah dalam membenahi tata niaga gas LPG 3 kg bersubsidi, Anggawira menyatakan dukungan penuh HIPMI terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran dan mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi.HIPMI siap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar. Pembenahan tata niaga LPG harus dilakukan secara komprehensif, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Sebagai bagian dari solusi, HIPMI mengusulkan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi LPG bersubsidi. Dalam jangka pendek, HIPMI menekankan perlunya peningkatan pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya membeli LPG di pangkalan resmi.Untuk jangka menengah, HIPMI mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan pada LPG 3 kg. Selain itu, optimalisasi penggunaan kompor listrik dengan insentif bagi masyarakat juga dianggap sebagai langkah penting. HIPMI melihat bahwa solusi jangka menengah harus mencakup alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi konsumsi LPG bersubsidi secara bertahap.Sementara dalam jangka panjang, HIPMI mengusulkan agar subsidi LPG 3 kg dialihkan menjadi subsidi langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi distribusi tabung gas melon juga dinilai penting untuk memastikan sistem yang lebih efisien dan terkontrol. HIPMI berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi LPG dapat menjadi solusi untuk mengawasi alur distribusi dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran.Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menaikan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Kebijakan ini dibuat setelah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengatakan, kenaikan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan dilakukan mulai Selasa (4/2/2025) hari ini. Bahlil juga menambahkan bahwa pihak pengecer tidak dikenai syarat apapun untuk bisa menjadi sub pangkalan. 'Mulai hari ini, bapak berjualan enggak apa-apa. Karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Enggak ada persyaratan,' ujar Bahlil saat meninjau pangkalan LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten.Kunjungan kerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke dua pangkalan LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025) turut diwarnai aksi protes dari warga. Sembari menenteng tabung gas LPG 3 kg kosong, seorang pria paruh baya bernama Effendi datang mendekati Bahlil dan rombongan saat berada di Pangkalan Budi Setiawan, Kota Tangerang, Banten. Meskipun sempat dihadang petugas keamanan, Effendi mengamuk di depan Bahlil lantaran kesulitan mencari tabung gas LPG 3 kg selama dua pekan. Ia juga protes akibat harga jualnya yang melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET). 'Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan, dan jangan dimiskinkan kami,' seru Effendi tepat di hadapan Bahlil.Mendengar keluhan tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa harga LPG 3 kg sempat melonjak hingga Rp 25-30 ribu per tabung, gara-gara oknum yang mengedarkan tabung gas oplosan. 'Jadi bapak dengar. Saya juga sebagai rakyat bapak. Niat saya itu baik, karena subsidi kita itu Rp 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga Rp 19.000 atau Rp 20.000,' kata Bahlil 'Karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran,' dia menegaskan
SUBSIDI LPG HIPMI PEMERINTAH DISTRIBUSI BAHİL LAHADALIA KECOBORAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rp 50 Triliun Subsidi LPG 3 Kg Bocor, Ini Saran dari HIPMIHIPMI mencatat anggaran subsidi LPG 3 Kg senilai Rp 50 triliun tidak tepat sasaran
Baca lebih lajut »
Bahlil Diprotes Warga Saat Tinjau Langsung Distribusi LPG 3 Kg Di Pangkalan LPGMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan pemantauan pada proses distribusi gas 3 Kg di dua pangkalan
Baca lebih lajut »
Imbas Pengecer Lenyap, Antrean Warga Beli Gas LPG 3 Kg Mengular!Dihentikannya izin distribusi LPG 3 kg melalui pengecer membuat antrean panjang di agen resmi LPG Pertamina.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Kelangkaan LPG 3kgMenanggapi kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang tengah melanda masyarakat, Bahlil Rihard, Menteri Investasi, memastikan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola dan kerja sama dengan Pertamina dalam distribusi LPG bersubsidi. Bahlil juga menjanjikan masyarakat tidak akan lagi mengalami antrean panjang untuk membeli LPG. Sebelumnya, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Zulfikar Hamonangan, mendesak pemerintah untuk menunda kebijakan pengecer tak boleh menjual LPG 3kg. Zulfikar menyatakan kondisi masyarakat semakin gaduh akibat perubahan kebijakan penyaluran LPG, dan meminta pemerintah membiarkan pengecer menjual LPG 3 kg sementara waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Pertamina Dorong Pendaftaran LPG 3 kg di Pangkalan ResmiPertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengajak masyarakat untuk mendaftar ke pangkalan resmi agar dapat menggunakan LPG 3 kg. Pendaftaran ini ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu yang berhak mendapatkan LPG 3 kg seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, petani, dan nelayan.
Baca lebih lajut »
Pengecer LPG 3 Kg Kembali Beroperasi, Bahlil Lahadalia Dorong Pendaftaran Jadi Sub PangkalanMenteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pengecer LPG 3 kg bisa kembali beroperasi setelah adanya aturan baru yang melarang penjualan LPG 3 kg. Bahlil mengajak pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi sub pangkalan resmi.
Baca lebih lajut »