Heboh Kasus Pencabulan di Pesantren Jombang, Puan Maharani Beri Pesan Khusus ke Polisi
PIKIRAN RAKYAT - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta kepolisian tidak ragu memproses hukum pelaku pencabulan atau kekerasan seksual.
"Terkait kasus pencabulan, DPR mengecam dan kami menginginkan hal-hal berkaitan dengan pencabulan di dunia pendidikan apalagi dilakukan kepada anak di bawah umur dihentikan," kata Puan Maharani dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News pada 8 Juli 2022. Puan berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pencegahan atau antisipasi terhadap kasus pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Puan Maharani Ungkap Selalu Diberi Jamu Oleh Megawati, Pernah Mandi Brotowali Saat HamilPuan Maharani berbagi cerita mengenai kebiasaannya yang rajin mengonsumsi jamu seperti ajaran sang ibu, Megawati Soekarnoputri. Termasuk pengalaman mandi brotowali saat menderita gatal-gatal semasa hamil.
Baca lebih lajut »
Resmikan Pasar Tradisional di Banyumas, Puan Maharani Beli Tempe dan Jantung PisangKetua DPR RI, Puan Maharani, lakukan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022). Puan meresmikan penggunaan pasar tradisional.
Baca lebih lajut »
Peluang Puan Maharani Maju Pilpres 2024 di Tengah Kemesraan Prabowo-Cak IminPeluang Ketua DPR Puan Maharani maju ke Pilpres 2024 di tengah kemesraan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan diulas dalam artikel ini....
Baca lebih lajut »
Soal Elektabilitas Puan Maharani, Bambang Pacul Pakai Analogi Ayam Bangkok Vs Ayam KateBambang Pacul menyatakan bahwa Puan Maharani bersafari mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Penambahan Provinsi Papua Barat Daya, Ketua DPR Puan Maharani Sebut Pemerintah Awalnya Hanya Kasih Tiga ProvinsiRancangan Undang-undang (RUU) Papua Barat Daya Baru masuk pembahasan menjadi UU Provinsi Papua Selatan, UU Papua Pegunungan, dan UU Provinsi Papua Tengah..
Baca lebih lajut »