Hal yang ditunggu-tunggu kalangan buruh setiap jelang akhir tahun akhirnya terjawab. Sejumlah daerah kini telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024.
Liputan6.com, Jakarta
Ida menjelaskan, kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu . "Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat , dalam menentukan α dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," tulis Pasal 26 ayat PP 51/2023.
Dengan adanya ketentuan tersebut, sebut Ida, maka ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam rangka penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing. Adapun formula penyesuaian atau kenaikan Upah Minimum menggunakan tiga variabel utama, yaoni Inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alpha. Rumusan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan.
Bahkan, Ida mengaku telah memberikan arahan tentang kebijakan pengupahan dan PP 51/tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu, di Jakarta. “Frasa ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan artinya upah minimum tidak mengalami kenaikan. Karena itu, bohong kalau dikatakan upah minimum dipastikan akan naik. Karena ada kondisi di mana upah minimum tidak naik,” tegasnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yaitu: Bagi provinsi, dihitung dari perubahan produk domestik regional bruto harga konstan provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun berjalan, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap produk domestik regional bruto harga konstan provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun sebelumnya, dan kuartal IV pada 2 tahun sebelumnya .
Hal ini berbeda dengan yang diusulkan KSPI dan Partai Buruh, nilai indeks tertentu yaitu 1,0 sampai dengan 2,0. Pasalnya, besaran upah minimum tahun depan dinilai bakal semakin memberatkan posisi buruh, lantaran tak punya cukup uang untuk menabung hingga akhirnya terjerat pinjol . Elly lantas bilang kenaikan UMP 2024 sama sekali tidak memuaskan. Ia merujuk Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, dimana kenaikan upah dihitung dengan formula berbeda.
"Bagaimana beban ekonomi yang dialami oleh buruh sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya. Itu sangat berat. Kita tahu bagaimana kenaikan harga transportasi, harga beras, kos-kosan. Ini mencederai rasa kemanusiaan terhadap buruh terhadap ketetapan upah yang sangat-sangat-sangat kecil," sebutnya. "Aksi Mogok Nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas. Yakni UU No. 9 Tahun 1998, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh, yang di dalam Pasal 4, salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan," tegasnya.
"Sebagai bentuk kekecewaan, tentu kami tidak akan tinggal diam. Tentu akan menimbulkan reaksi besar dari kawan-kawan gerakan buruh. Kami sedang mempersiapkan sebuah pemogokan untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," ujarnya kepada Liputan6.com. Kata Ilhamsyah, aksi mogok kerja ini akan melibatkan semua buruh yang ada di pabrik di seluruh kawasan industri. Mulai dari DKI Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepri, Sumatera Utara, Makassar, Semarang, dan wilayah-wilayah industri lainnya.
"Tentu akibat beban ekonomi kenaikan harga ini harusnya diobati dengan kenaikan upah yang lebih signifikan, sehingga buruh bisa bernafas. Tetapi kekecewaan demi kekecewaan yang dialami oleh kaum buruh terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tentu ini akan jadi satu bentuk kemarahan buruh terhadap kebijakan negara," tuturnya.5 dari 8 halamanKenaikan UMP Ideal Bagi PengusahaAsosiasi Pengusaha Indonesia memandang kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 masih dalam batas ideal.
“Sesuai dengan fungsi strategis upah minimum dalam stabilitas perekonomian nasional, faktor keputusan berinvestasi, reformasi struktural perekonomian jangka panjang dan bentuk peran negara dalam memberi perlindungan kepada pekerja, kami di APINDO menilai bahwa formula perhitungan UMP 2024 dengan mengacu pada PP No. 51/2023 bersifat lebih ideal dibandingkan dengan aturan sebelumnya atau PP No. 36/2021,” bebernya.
“Karena itu, harapannya adalah Pemerintah Daerah menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024 yang didasarkan pada PP No. 51/2023,” ungkap Bob. Kendati begitu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri belum mau menjelaskan secara detil apa bentuk pelanggaran dalam penetapan UMP 2024 tersebut, dan dilakukan oleh provinsi mana saja.
"Tapi kalau tidak sesuai ketetapan pemerintah, PP lebih tinggi dari Permenaker, kita bisa paham kalau ada suatu wilayah tidak taat pada PP. Harusnya semua taat pada PP. Kita serahkan kepada Kemendagri dari pemindahan sampai sanksi. Sanksi pastinya ada," tegasnya. "Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.
"Selanjutnya kami meminta para Gubernur, Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan Upah Minimum Provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota tanggal 30 November," ujarnya.
Sementara itu, Rey optimis tren belanja konsumen masih berada di angka positif berkisar 4 hingga 4,2 persen di kuartal keempat 2023. Proyeksi ini menurut Rey tidak akan jauh berbeda dengan persentase kuartal 4 tahun 2022.Rey menuturkan, angka tersebut masih cukup relevan untuk menjadi proyeksi mengingat kondisinl ritel saat ini masih belum pulih dari dampak pandemi Covid-19.
“Melihat tekanan inflasi pangan yang cukup berisiko menggerus daya beli. Inflasi bahan pangan masih tinggi dan diperkirakan tahun depan inflasi pangan yang tinggi berlanjut,” jelas Bhima. Dia menambahkan, selama pasal 26 masih bisa memberi ruang pengaturan industri dan perdagangan dimana upah merupakan komponen yang tidak terlepaskan dari kebijakan ekonomi, maka gubernur DKI bisa manfaatkan regulasi itu.
Perlu dicatat, persentase ini tidak berarti besaran nominal kenaikannya pun menjadi yang paling tinggi. Pasalnya, persentase kenaikan UMP 2024 mengacu pada besaran UMP 2023.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengusaha Minta Penetapan UMP 2024 Hati-Hati: Bisa Berdampak ke Penyerapan Tenaga KerjaPenekankan implementasi ketentuan UMP 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 harus dilandasi dengan semangat bersama untuk membangun Indonesia.
Baca lebih lajut »
Proses Penetapan UMP 2024 Hampir Rampung, Jadi Naik Berapa?Formulasi perhitungan kenaikan UMP 2024 akan terus mendengar masukan dari segala sisi, baik pekerja maupun perusahaan selaku pemberi kerja.
Baca lebih lajut »
HEADLINE: Penetapan Pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024, Ancang-Ancang Timses?Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah resmi mengumumkan struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Venom 3 Mundur Tayang ke 8 November 2024Venom 3 mundur tayang ke November 2024 setelah sebelumnya dijadwalkan Juli 2024.
Baca lebih lajut »
KPU Grobogan Terima Logistik Kotak Suara & Bilik SuaraMenjelang pemilu Februari 2024, KPU Kabupaten Grobogan mulai menerima logistik untuk Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Pakar UGM: Pemilu 2024 Minim Konflik, Ini AlasannyaPakar Universitas Gadjah Mada (UGM) beri penjelasan bahwa Pemilu 2024 atau Pilpres 2024 mendatang minim konflik.
Baca lebih lajut »