Wacana presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti sebelum era reformasi menghangat usai dicetuskan Amien Rais.
Wacana presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti sebelum era reformasi menghangat usai dicetuskan Amien Rais .
Amien menegaskan, pimpinan MPR pasti punya pertimbangan dalam mengamandemen UUD 1945, terutama yang mengatur sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. 'Kalau ada kata-kata 'presiden adalah bangsa Indonesia asli' mau dikembalikan lagi, mengapa tidak. Supaya nanti tidak terjadi ada manusia di luar warga negara, dia punya paspor RI lalu juga punya paspor asing, lalu nyelonong, dengan kekuatan uangnya itu bisa jadi presiden,' tuturnya.
'Lembaga-lembaga tinggi juga dijinakkan, dikooptasi, lantas semua nggih-nggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya. Ingat ya, merusak itu lebih mudah. Untuk membangun lebih berat. Jadi saya pikir sudah waktunya, 'goodbye, Sir. Please go back to your asal usul'. Kemudian enggak usah cawe-cawe lagi,' kata Amiesn Rais.
Dengan momentum itulah, dimunculkan wacana pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR RI. Meski begitu, Arifki menegaskan, mengubah sistem pemilihan presiden dari terbuka menjadi tertutup, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Justru yang disorot Arifki adalah bagaimana memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat melalui partai politik.
https://www.liputan6.com/news/read/5578698/hakim-mk-arief-hidayat-jokowi-suburkan-spirit-politik-dinasti-dibungkus-virus-nepotismeUbah Sistem Pemilihan Presiden Bukan SolusiAnalis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, menilai pemilihan presiden dan wakil presiden melalui MPR, bukanlah solusi. Meskipun diakuinya, pemilihan langsung memiliki risiko cukup besar yakni, politik uang terjadi masif di masyarakat hingga konflik sosial.
Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu , kata Dedi, diisi oleh tokoh-tokoh yang kualitasnya buruk, tidak merdeka, atau tersandera secara politik oleh kekuasaan. Akhirnya, penyelenggaraan pemilu tidak berkualitas. 'Yang harus dilakukan meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperbaiki secara menyeluruh sistem pemilu, tegakkan aturan secara konsisten dan perkuat pengawasan. Bukan tiba-tiba melakukan amandemen mengubah sistemnya,' kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu, 8 Juni 2024.
Melihat fenomena demokrasi seperti itu, Eddy mengajak semua pihak untuk melakukan perbaikan pada sistem demokrasi yang lebih substansial dan tidak terjebak pada prosedural semata.Eddy juga mengajak semua pihak melakukan edukasi politik kepada masyarakat bahwa suara mereka lebih berharga dari sekadar amplop atau sembako yang dibagikan seorang calon.
Dia menegaskan, hingga saat ini belum ada arahan dari petinggi Partai Demokrat terkait rencana amandemen UUD 1945. Sebab, partai berlambang mercy itu terus mengkaji setiap perubahan konstitusi.Senada, Penasihat Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sjarifuddin Hasan turut mengomentari perihal sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR lewat amendemen UUD 1945.
'Oleh karena itu terhadap usulan adanya pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR adalah bagian dari masukan penting agar proses pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak mudah dimanipulasi,' kata Cak Imin pada wartawan, Sabtu, 8 Juni 2024. 'Misalnya, pembatasan kewenangan presiden. Tidak mungkin akan lahir undang-undang lembaga kepresidenan karena undang-undang lembaga kepresidenan itu adalah yang membuat presiden,' kata dia.
'Nah yang terakhir tidak perlu amandemen, karena Undang-Undang Dasar kita hari ini sudah sesuai dan masih cocok,' sambungnya.
Amandemen Presiden MPR Pilpres Amien Rais Sistem Pemilihan Presiden UUD 1945 Muhammadiyah DPR Bawaslu Cawe-Cawe KPU Politik Uang Bamsoet
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
HEADLINE: Muncul Wacana Pembentukan Dewan Media Sosial, Seberapa Butuh?Wacana pembentukan Dewan Media Sosial (DMS) kembali mencuat. Diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif medsos, namun banyak kekhawatiran terkait sensor dan kebebasan berekspresi.
Baca lebih lajut »
Infografis Muncul Wacana Pembentukan Dewan Media SosialUsulan pembentukan Dewan Media Sosial atau DMS menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya kekhawatiran DMS bakal membatasi kebebasan berekspresi di ranah media sosial.
Baca lebih lajut »
Wacana Pilpres Dikembalikan ke MPR Gegara Marak Politik Uang, Pengamat: Itu Konyol!'Penolakan mengamandemen pasal terkait sistem Pilpres wajar karena dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat,' ujar Jamiluddin.
Baca lebih lajut »
Wacana Presiden Dipilih MPR, Begini Respons Partai GerindraKetua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal usulan agar Presiden dan Wakil Presiden ditunjuk kembali oleh MPR RI. Menurut Dasco, wacana tersebu
Baca lebih lajut »
Wacana Presiden Dipilih MPR, Rektor Paramadina: Argumennya Apa?Wacana presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinilai mengkhianati rakyat, karena tak sesuai kondisi sosial ekonomi saat ini.Rektor Universitas Paramadina
Baca lebih lajut »
Sekjen PAN Tolak Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait Pemilihan Presiden oleh MPRWacana amandemen UUD 1945 kembali bergulir, khususnya perubahan mekanisme pemilihan presiden kembali dipilih MPR.
Baca lebih lajut »