Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka KPK. Hasto menegaskan komitmen partai terhadap supremasi hukum dan nilai demokrasi. Ia juga mengapresiasi keteguhan Megawati Soekarnoputri dalam menjaga demokrasi.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), Hasto Kristiyanto akhirnya angkat bicara usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan sikap partai untuk menghormati proses hukum dan meneguhkan komitmen terhadap supremasi hukum . 'Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK , maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK .
Kami adalah warga negara yang taat hukum,' kata Hasto dalam pernyataan resminya, dikutip Kamis (26/12/2024). Hasto menegaskan, PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum. Dia mengungkapkan perjuangan partainya untuk melawan segala bentuk otoritarianisme dan penindasan terhadap rakyat. 'Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, dan bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, saya sudah memahami berbagai risiko yang akan saya hadapi. Sebagai murid Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,' tegasnya. Dalam pernyataannya, Hasto juga mengapresiasi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atas keteguhan sikapnya dalam menjaga demokrasi, termasuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden yang dinilai melanggar konstitusi. 'Bu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi, meski ada intimidasi dan tekanan dari berbagai pihak. Kami, kader PDIP, berkomitmen menjaga marwah dan kewibawaan partai dari berbagai upaya yang ingin merongrong nilai-nilai perjuangan kami,' ucapnya. Hasto mengungkapkan, dirinya siap menghadapi segala risiko, termasuk konsekuensi hukum, sebagai bagian dari perjuangan untuk membela kebenaran. Dia mengajak seluruh kader PDIP untuk tetap teguh dan tidak gentar dalam memperjuangkan cita-cita demokrasi dan kedaulatan rakyat. 'Kita adalah partai yang sah'
Hasto Kristiyanto PDIP KPK Demokrasi Supremasi Hukum
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hasto Kristiyanto Tetap Menjalankan Tugas Sekjen PDIP Setelah Ditetapkan TersangkaHasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, tetap menjalankan tugasnya di kantor partai setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku oleh KPK.
Baca lebih lajut »
PDIP Tuding Ada Upaya Menenggelamkan dan Ambil Alih Partai dari Penetapan Hasto sebagai TersangkaPDIP sebut penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK politisasi hukum untuk ganggu PDIP.
Baca lebih lajut »
KPK Tetapkan Hasto jadi Tersangka, PDIP: Politisasi Hukum Kuat SekaliPDIP menilai dugaan untuk mentersangkakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah sejak lama.
Baca lebih lajut »
PDIP Fokus Persiapan Langkah Hukum Terkait Tersangka Hasto KristiyantoDPP PDIP fokus mempersiapkan langkah hukum terkait penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh KPK.
Baca lebih lajut »
Hasto Kristiyanto Tersangka Suap PAW Harun Masiku, PDIP Hormati Keputusan KPKSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka KPK terkait dugaan suap untuk PAW Harun Masiku. Hasto menegaskan sikap PDIP menghormati keputusan KPK dan menjunjung supremasi hukum. Hasto juga menyinggung kritiknya terhadap demokrasi dan kekuasaan otoriter.
Baca lebih lajut »
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka Kasus Harun MasikuHasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan Hasto memiliki peran vital dalam penyuapan dan membantu pelarian Harun Masiku, kader PDIP yang juga menjadi tersangka dan kini buronan. Pakar menilai penetapan tersangka ini dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional, terutama posisi PDIP di luar pemerintahan dan potensi membuat jarak antara PDIP dengan Pemerintahan Presiden Prabowo.
Baca lebih lajut »