Legislator sarankan sekolah tidak dibuka dulu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melakukan evaluasi untuk memberi izin pembukaan sekolah di wilayah zona kuning penyebaran Covid-19. Pertimbangan tersebut menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan, karena masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia. Termasuk mitranya kerjanya di parlemen, Komisi X DPR RI menyarankan agar tidak dulu membuka sekolah.
Bahkan, menurut Hetifah, sudah ditegaskan berulang oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia . Sebaiknya Kemendikbud fokus saja peningkatan PJJ dibandingkan memutuskan pembukaan sekolah di luar zona hijau yang sulit sekali dimonitor apakah protokolnya terpenuhi. Dana BOS juga sekarang boleh digunakan untuk itu. Beberapa kelompok masyarakat juga sudah berinisiatif gotong royong memberikan donasi bagi mereka yang membutuhkan. Maka perlu adanya kerjasama yang erat antara pusat daerah. Kata Hetifah, kerjasama itu bukan untuk membuat regulasi lagi.
Pertama, lanjut Hetifah, infrastruktur telekomunikasi, harus ada target akselerasi yang jauh lebih cepat dalam pembangunan akses 4G hingga ke pelosok. Artinya tidak bisa dengan kecepatan kerja yang biasa-biasa saja. kedua untuk gawai, segera petakan kebutuhan gawai belajar nasional untuk siswa dan guru. Lalu segera mulai produksi dalam negeri gawai gratis bagi yang membutuhkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Legislator: Kemendikbud Buat Aturan PJJ tanpa Fasilitas |Republika OnlineKemendikbud seperti anggap siswa dan orang tuanya memiliki akses belajar online.
Baca lebih lajut »
Legislator Minta Mendikbud Buat Peta Kebutuhan PJJ |Republika OnlineLegislator minta Mendikbud membuat peta kebutuhan pembelajaran jarak jauh.
Baca lebih lajut »
KPAI: Anak-Anak Butuh Kurikulum Adaptif Saat PJJKemendikbud dituntut menghadirkan kurikulum yang adaptif selama PJJ, menggratiskan internet, serta membuat kebijakan khusus untuk keluarga miskin. Kurikulumadaptif
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Pertanyakan Transparansi POP Kemendikbud |Republika OnlineKomisi X DPR pertanyakan transparansi POP Kemendikbud.
Baca lebih lajut »
PGRI: POP Kemendikbud Sebaiknya Ditunda Tahun Depan |Republika OnlinePGRI menyarankan agar POP Kemendikbud ditunda hingga tahun depan.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Kemendikbud Harus Perkuat Konsep POP |Republika OnlinePendidikan bukan sekadar mengejar inovasi, tetapi berkaitan dengan kemanusiaan.
Baca lebih lajut »