Dalam rapat itu juga dibahas terkait pelayanan kesehatan untuk saat ini dan ke depan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diagendakan menggelar rapat, Kamis siang ini pukul 13.00 WIB. Agenda rapat diketahui untuk membahas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap Kelangsungan Jaminan Kesehatan Nasional yang diteken Presiden Joko Widodo pertengahan Mei 2020 lalu.
Sementara itu Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay Partaonan mengungkapkan, bahwa dalam rapat siang nanti akan membahas seputar persoalan BPJS Kesehatan. Termasuk soal implikasi dari PP 64 Tahun 2020. "Terutama dalam hal penanggulangn defisit dana jamsos, perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan," ujarnya.
Dalam regulasi itu, Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja kelas satu naik menjadi Rp 150 ribu per bulan dari sebelumnya Rp 80 ribu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kamis Siang, DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pilkada Rapat AnggaranKPU dan Bawaslu mengusulkan penambahan anggaran Pilkada 2020 karena bertambahnya kebutuhan akibat pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
BKSAP DPR Desak Pemerintah Buat Gerakan Internasional Lawan IsraelIsrael kembali berencana mencaplok Palestina. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong pemerintah membuat...
Baca lebih lajut »
1.241 Kasus Corona Hari Ini, Dua Hari Berturut Tembus RekorTambahan kasus positif corona hari ini 1.241 orang. Sementara kemarin kasus baru berjumlah 1.043 orang.
Baca lebih lajut »
DPR Segera Rapat Pertanyakan Pengalihan Anggaran Haji | Republika OnlineKomisi VIII akan mempertanyakan soal sejumlah hal termasuk setoran haji.
Baca lebih lajut »
Rapat Baleg DPR, Dewan Pers Minta Pasal tentang Pers di RUU Cipta Kerja DihapusDewan Pers meminta agar pasal-pasal terkait pers dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja dihapus.
Baca lebih lajut »