Pemohon merasa keberatan dalam pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK, menurutnya bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tak memiliki kekuatan hukum mengikat.
KETUA Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukannya koreksi terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Anwar menilai para pemohon tidak sabar untuk mengajukan uji materi, karena UU tersebut belum ditandatangani oleh Presiden dan belum memiliki nomor.
Sehingga Hakim Anwar pun memberikan masukan untuk dapat diperbaiki dan diberikan nomor pada UU tersebut. "Seandainya sudah ada nomor undang-undangnya, artinya sudah ditandatangani oleh presiden. Hal lain dijelaskan lebih lanjut kerugian konstitusi pada saudara ini, diberlakukannya UU ini seandainya diberlakukan," ujar Anwar.
Pihak pemohon sebanyak 25 orang yang berprofesi sebagai advokat mengajukan uji materil terhadap RUU KPK. Dalam petitumnya pemohon meminta hakim untuk mengabulkan permohonan seluruhnya. Dan menyatakan UU yang belum bernomor, tentang UU KPK tidak memenuhi prosedur.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
UU KPK hasil revisi dinilai tak akan lemahkan lembaga antirasuahKoordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai kehadiran UU KPK hasil revisi tidak akan melemahkan lembaga antirasuah itu.\r\n\r\n"Saya ...
Baca lebih lajut »
Jimly Imbau Jokowi Segera Teken UU KPKUU yang sudah disahkan DPR berlaku otomatis setelah 30 hari disahkan meskipun belum ditandatangani oleh Presiden.
Baca lebih lajut »
BEM Hukum Uncen Dukung Uji Materi UU KPKUji materi juga merupakan langkah konstitusional yang dapat ditempuh untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah ditetapkan oleh DPR.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi diminta yakin untuk sahkan UU KPKPresiden Joko Widodo (Jokowi) diminta yakin dan tetap pada keputusannya untuk mengesahkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang ...
Baca lebih lajut »
UU KPK Dinilai sudah Baik, Perppu tidak Perlu Terbitkekalahan di praperadilan menunjukkan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di tubuh KPK, yakni pengawasan.
Baca lebih lajut »
Uji Materi UU KPK Cegah Parlemen JalananMasyarakat yang tidak puas silakan untuk menggugat ke MK setelah UU KPK resmi menjadi lembaran negara paling lambat pada 16 Oktober 2019.
Baca lebih lajut »