Guru Besar LIPI Syamsuddin Haris menyarankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK mesti diterbitkan sebelum pembentukan kabinet ...
Jakarta - Guru Besar LIPI Syamsuddin Haris menyarankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang KPK mesti diterbitkan sebelum pembentukan kabinet pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.
Penerbitan Perppu seusai pembentukan kabinet kata dia tentunya bisa saja melemahkan posisi tawar presiden terhadap partai politik dalam mendukung langkah presiden terkait penyelesaian polemik Undang-undang KPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Guru Besar: Tantangan global ideologi pemuda di era milenialGuru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Yusny Saby mengatakan para generasi muda di era milenial ini memiliki tantangan yang ...
Baca lebih lajut »
Guru Besar UIN: UU Pesantren Bentuk Pengakuan NegaraDiharapkan nilai yang terkait dengan integrasi keagamaan-kenegaraan bisa ditonjolkan.
Baca lebih lajut »
Ngaku Dianiaya, Guru PPKn Laporkan Guru Olahraga ke PolisiSeorang guru PPKn di SMPN 8 Prabumulih, Sumatera Selatan, berinisial S, melaporkan D, rekannya yang merupakan guru olahraga ke polisi.
Baca lebih lajut »
Warganet menaruh harapan besar kepada anggota DPR RI baruDi tengah gejolak aksi demonstrasi yang ditujukan kepada lembaga legislatif, warganet atau netizen masih menaruh harapan besar kepada anggota 575 anggota DPR ...
Baca lebih lajut »
China, saat menjadi komunis 70 tahun lalu, momen yang diperingati dengan parade besarRepublik Rakyat China memperingati 70 tahun kekuasaan Partai Komunis padal 1 Oktober 2019, dengan parade militer besar-besaran di Beijing.
Baca lebih lajut »
Buruh Bakal Gelar Aksi Demo Besar-besaran BesokKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelarkan aksi besar-besaran di 10 Provinsi di Indonesia.
Baca lebih lajut »