Partai Gerindra mengaku pasif soal isu penerbitan Perppu terkait masifnya penolakan publik atas revisi UU Nomor 30/2002...
- Partai Gerindra mengaku pasif soal isu penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait masifnya penolakan publik atas revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Gerindra tidak ingin mendorong ataupun meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu karena itu hak prerogatf presiden.
Habib mengakui bahwa pihaknya melihat adanya respons masyarakat yang genuine atau tidak dibuat-buat terkait penolakan mereka atas revisi UU KPK ini, terlebih intensitasnya sangat tinggi. Dan bukan berarti, dengan hanya ribuan yang berdemo saja yang menolak, ia yakin yang berdemo pun bersikap sama dan menjadi silent majority. Sehingga, muncul beberapa opsi terkait UU KPK ini."Kemarin ditunda kemudian dicarikan jalan keluar seperti apa," imbuhnya.
"Baik buruknya buat kita belum tentu buruk berdasarkan konstitusi. Saya hopeless kalau ke MK, tiap tahun ada Undang-Undang yang kita ajukan tapi ibarat kiper, kita ke kiri bola ditendang ke kanan, kita ke kanan bola ditendang ke kiri," bebernya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu KPK Bukan Simalakama, 4 Perppu Ini ContohnyaDirektur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menjabarkan 4 Perppu yang pernah diterbitkan Presiden Joko Widodo, apa saja?
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Istana Akui Ada yang Salah TikPratikno meminta seluruh pihak menghindari spekulasi terkait penerbitan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tersandera Partai Politik soal Perppu KPKPengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat Jokowi tersandera oleh partai politik sehingga belum dapat menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Trisakti cs Beri Deadline Jokowi soal Perppu KPK: Maksimal 14/10Sejumlah mahasiswa menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menyampaikan desakan penerbitan Perppu KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »
Airlangga Tepis Klaim Surya Paloh Soal Perppu KPKKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menepis klaim Surya Paloh bahwa Presiden Jokowi bersama para ketua umum partai koalisi pendukung belum berpikir untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Soal Perppu, KPK Serahkan ke PresidenJuru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, nasib perppu KPK sepenuhnya bergantung pada presiden.
Baca lebih lajut »