Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra, Muhammad Rahul, mengkritik sikap beberapa anggota PDI Perjuangan terkait kebijakan kenaikan PPN ke 12 persen. Menurutnya, kebijakan ini sudah direncanakan dalam era pemerintahan PDIP dan seharusnya dikaji secara utuh sebelum diprovokasi.
Kenaikan PPN ke 12 persen kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Khawatir pengeluaran akan bertambah secara signifikan, banyak masyarakat yang mulai kontra akan hadirnya kebijakan tersebut. Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPR RI yang juga Ketua DPD Gerindra Riau, Muhammad Rahul berharap pihak PDI Perjuangan (PDIP) memanas-manasi publik terkait Kebijakan PPN 12 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
'Bukankah kebijakan ini dibuat di era ketika PDIP menjadi rulling party, partai yang berkuasa di Parlemen,' kata dia dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024). Rahul pun mengkritisi sikap anggota PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit menyebut pemerintah bisa mengusulkan penurunan tarif PPN. Menurut dia, Dolfie tidak membaca secara utuh setiap beleid yang termaktub dalam payung hukum tersebut. Padahal, di Pasal 7 ayat 4 UU HPP dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) untuk menentukan asumsi PPN dengan rentang tarif 5 sampai 15 persen bisa dibuat atas dasar persetujuan DPR pada tahap pembahasan Rancangan APBN (RAPBN). Pemerintah tidak bisa langsung menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 'Mengapa sejumlah politisi PDIP jadi miopi, rabun sejarah, penglihatannya seakan buram, tampil seakan pahlawan di malam gulita, memprovokasi dan mempersoalkan bahkan meminta Presiden Prabowo membatalkan kebijakan PPN 12 persen,' jelas dia. Ahli Ungkapkan Pandangan dan FaktanyaPerlu diketahui bahwa PPN ke 12% yang mulai diberlakukan pada awal tahun depan sebetulnya sudah masuk ke dalam komponen APBN 2025. Tentu, kebijakan ini juga sudah dipikirkan betul-betul untuk mendongkrak ekonomi nasional dan sekaligus menghindari kerugian besar terhadap masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawa
PPN Kenaikan PPN DPR PDI Perjuangan Gerindra
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDI Perjuangan Dukung Kenaikan PPN untuk Mendanai Program PrabowoKetua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan dukungan partainya terhadap kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Said menyebut kenaikan PPN merupakan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan akan mendanai program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, dan pembangunan rumah sakit.
Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan Akhirnya Dukung Kenaikan PPN 12%PDI Perjuangan akhirnya mengakui dan mendukung kenaikan PPN 12 persen yang akan berlaku pada Januari 2025 mendatang. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjelaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Baca lebih lajut »
PDI-P Duga Upaya Pengacauan Kongres 2025Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengendus adanya upaya sistematis dari pihak luar untuk mengacaukan Kongres PDI-P yang akan digelar pada April 2025. Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus menyatakan bahwa pihak tertentu ingin menggoyangkan internal partai melalui pergantian posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P. Ia meminta seluruh kader untuk bersiap siaga melawan upaya penyerangan ini. Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga telah menerima informasi tentang adanya upaya pengacauan Kongres PDI-P.
Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan dalam Posisi Siaga Satu, Mengendus Upaya ProvokasiDPP PDI Perjuangan bersiap menghadapi potensi gangguan internal partai. Hal ini menyusul munculnya baliho dan spanduk berisi fitnah terhadap PDIP dan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP, menyatakan bahwa hal ini merupakan upaya merusak legitimasi kepengurusan partai menjelang Kongres V PDIP pada 2025.
Baca lebih lajut »
PDI Perjuangan Minta Kader Siaga Hadapi Ancaman Pemicu KonflikDewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan meminta seluruh kader untuk bersiap siaga menghadapi pihak luar yang berupaya mengganggu internal partai dan gelaran Kongres PDIP yang bakal digelar 2025. Permintaan ini disampaikan menyusul munculnya baliho yang mendiskreditkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan kepengurusan partai di Jakarta.
Baca lebih lajut »
Krisdayanti Tetap Setia dengan PDI Perjuangan dan Ingin Maju Pilwalkot Batu 2024Krisdayanti, penyanyi dan anggota DPR RI, menyatakan ketekunannya dalam politik dan harapan untuk tetap menjadi saluran aspirasi masyarakat, terlepas dari hasil pemilihan politiknya.
Baca lebih lajut »