PDI Perjuangan akhirnya mengakui dan mendukung kenaikan PPN 12 persen yang akan berlaku pada Januari 2025 mendatang. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjelaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
PDI Perjuangan akhirnya mengakui dan mendukung kenaikan PPN 12 persen yang akan berlaku pada Januari 2025 mendatang setelah sempat menolak beberapa waktu lalu.
“Selanjutnya APBN 2025 telah diundangkan melalui Undang-Undang No 62 tahun 2024. Undang-Undang ini disepakati oleh seluruh Fraksi di DPR,” kata Said, Selasa .Ketua Badan Anggaran DPR ini menuturkan kenaikan PPN 12 persen ini juga berfungsi untuk mendukung berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah kembali bikin geger publik dalam video saat menyindir keras sosok Ustaz Maulana yang sering tampil di Televisi. Selama gelaran Operasi Lilin Candi 2024, Polres Pemalang menyediakan layanan makan siang gratis bagi pemudik yang beristirahat di pos terpadu Alun-alun Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Selasa .
Pengakuan jujur dari Rafael Struick soal perbedaan mencolok yang ia rasakan saat bermain di Belanda dan di Timnas Indonesia. Tak disangka begini katanya. Striker naturalisasi yang sempat dilarang FIFA ini tegaskan siap perkuat Timnas Indonesia, hingga Erick Thohir kesulitan proses naturalisasi dua pemain ini.
PPN POLITICS INDONESIA HARMONIZATION TAX LAW BUDGET
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDI Perjuangan Dukung Kenaikan PPN untuk Mendanai Program PrabowoKetua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan dukungan partainya terhadap kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Said menyebut kenaikan PPN merupakan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan akan mendanai program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, dan pembangunan rumah sakit.
Baca lebih lajut »
Revisi Undang-undang Pintu Masuk Terapkan PPN MultitarifPemerintahdiminta merevisi Undang Undang 72021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP apabila setuju dengan usulan penerapan Pajak Pertambahan Nilai PPN multitarif
Baca lebih lajut »
JAMAN: Masih Ada Celah di Undang-Undang untuk Tidak Naikkan PPN 12 PersenJPNN.com : Dewan Pimpimpinan Pusat Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menolak pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebesar 12 persen.
Baca lebih lajut »
Gerindra Bantah Serang PDIP soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ahmad Muzani: Undang-undang Disetujui BersamaBerita Gerindra Bantah Serang PDIP soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ahmad Muzani: Undang-undang Disetujui Bersama terbaru hari ini 2024-12-23 16:02:06 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Gerindra Bantah Serang PDIP soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ahmad Muzani: Undang-undang Disetujui BersamaAhmad Muzani, Sekretaris Jenderal Gerindra, membantah tudingan bahwa partainya menyerang PDIP terkait kenaikan PPN 12 persen. Menurutnya, kenaikan pajak PPN 12 persen tersebut merupakan produk hukum tahun 2021 yang telah disetujui DPR RI pada periode sebelumnya.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Tegaskan PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai 1 Januari 2025 Sesuai Undang-undangPemerintah memastikan tarif Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.
Baca lebih lajut »