Partai Gerindra membuka peluang merevisi undang-undang tentang Kementerian Negara sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden.
mengatakan, UU Kementerian Negara telah membatasi presiden untuk mengatur jumlah kabinetnya. Sementara di sisi lain, lanjut dia, setiap periode presiden RI punya tantangan dan masalah yang berbeda."Masalahnya nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan tantangan programnya juga berbeda," kata Muzani ditanyai awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 12 Mei 2024.
Putri Aria Bima yaitu Sukma Putri maju di Pilkada 2024 dengan mendaftar sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Solo melalui DPC PDIP Solo. Sopir bus pariwisata Putera Fajar, Sadira, selaku driver bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok selamat dan menjalani di RSUD Subang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita ingin dihormati dan diakui oleh orang lain. Namun, terkadang, hal itu tidak selalu mudah
Ahmad Muzani Kementerian Revisi Undang Undang Kabinet Prabowo Prabowo Subianto
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembelaan Gerindra soal Wacana 40 Kementerian: Wajar Kita Negara Besar, Semakin Banyak Semakin BagusMenurut Habiburokhman, Prabowo pun memiliki hak untuk menambah atau pun mengurangi jumlah kementerian, termasuk jika jumlahnya menjadi 40 kementerian
Baca lebih lajut »
Gerindra Respons Isu Prabowo Bakal Bentuk 40 Kementerian: Gemuk Fisik Nggak Sehat, Kalau Negara Bagus'...kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus,'
Baca lebih lajut »
Isu Prabowo Tambah Kementerian, Pakar: Revisi UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet Keniscayaan KonstitusionalBerita Isu Prabowo Tambah Kementerian, Pakar: Revisi UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet Keniscayaan Konstitusional terbaru hari ini 2024-05-11 15:29:02 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II DPR Buka Peluang Revisi UU Kementerian NegaraKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk melakukan revisi terhadap UU Kementerian Negara.
Baca lebih lajut »
Komisi II Buka Peluang Revisi UU Kementerian NegaraUndang Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara dinilai perlu untuk dilakukan revisi agar bangsa Indonesia adaptif terhadap perkembangan zaman.Terlebih, UU tentang
Baca lebih lajut »
Gerindra Berencana Ubah Aturan Jumlah Menteri Sebelum Pelantikan PrabowoGerindra membuka opsi untuk merevisi UU Kementerian yang membatasimaksimal sebanyak 34 kementerian
Baca lebih lajut »