Hampir 10.000 pegawai pemerintah AS menerima pemberitahuan PHK. Pemangkasan ini bagian dari upaya efisiensi keuangan negara yang diinisiasi oleh Presiden Trump dan Elon Musk.
WASHINGTON, SABTU — Gelombang pemutusan hubungan kerja pegawai pemerintah federal Amerika Serikat berlanjut. Hampir 10.000 dari sekitar 2,3 juta pegawai pemerintah AS telah dipecat.
Pemecatan pegawai itu bagian dari pemangkasan birokrasi untuk efisiensi keuangan negara. Presiden AS Donald Trump mengatakan, pemerintah federal terlalu gemuk dan terlalu banyak menyedot keuangan negara karena pemborosan dengan kerja yang ia nilai menipu. Senator Patty Murray dari Partai Demokrat mengatakan, pegawai yang dipecat dari Departemen Urusan Veteran AS mencakup para peneliti yang bekerja pada pengobatan kanker, kecanduan opioid, prostetik, dan paparan lubang pembakaran.
Gelombang PHK pegawai pemerintahan AS terus berlanjut. Sejumlah sumber menyebutkan, Dinas Pendapatan Internal yang fungsi utamanya memungut pajak tengah bersiap untuk PHK ribuan pekerja pada pekan depan. Padahal, Goia yang bekerja di lembaga itu sejak Desember 2024 masih harus menanggung keluarga dengan satu anak yang menderita epilepsi. Ia menilai pemecatan itu tak berkaitan dengan kinerja pemerintah federal.
Bahkan, beberapa orang yang menerima pemberitahuan PHK sebenarnya telah menerima tawaran pensiun dini yang ditangguhkan. Dengan program pensiun dini, mereka seharusnya dibayar hingga 30 September 2025. Selama ini, Rice bekerja sebagai spesialis urusan luar negeri pada masalah kesehatan yang berkaitan dengan paparan radiasi. Ia mengatakan terkejut karena sebelumnya ia diyakinkan bahwa pekerjaannya kemungkinan besar akan aman. Namun, pada Kamis malam, ketika ia masuk ke komputernya untuk rapat dengan perwakilan Jepang, ia melihat surat elektronik dan sekelompok serikat pekerja AS lainnya telah mengajukan gugatan pada Kamis. Gugatan itu menentang PHK yang melanggar hukum.
WASHINGTON, SABTU — Gelombang pemutusan hubungan kerja pegawai pemerintah federal Amerika Serikat berlanjut. Hampir 10.000 dari sekitar 2,3 juta pegawai pemerintah AS telah dipecat. Pemecatan pegawai itu bagian dari pemangkasan birokrasi untuk efisiensi keuangan negara. Presiden AS Donald Trump mengatakan, pemerintah federal terlalu gemuk dan terlalu banyak menyedot keuangan negara karena pemborosan dengan kerja yang ia nilai menipu.
Senator Patty Murray dari Partai Demokrat mengatakan, pegawai yang dipecat dari Departemen Urusan Veteran AS mencakup para peneliti yang bekerja pada pengobatan kanker, kecanduan opioid, prostetik, dan paparan lubang pembakaran. Gelombang PHK pegawai pemerintahan AS terus berlanjut. Sejumlah sumber menyebutkan, Dinas Pendapatan Internal yang fungsi utamanya memungut pajak tengah bersiap untuk PHK ribuan pekerja pada pekan depan.
Padahal, Goia yang bekerja di lembaga itu sejak Desember 2024 masih harus menanggung keluarga dengan satu anak yang menderita epilepsi. Ia menilai pemecatan itu tak berkaitan dengan kinerja pemerintah federal. Bahkan, beberapa orang yang menerima pemberitahuan PHK sebenarnya telah menerima tawaran pensiun dini yang ditangguhkan. Dengan program pensiun dini, mereka seharusnya dibayar hingga 30 September 2025.
PHK Pemerintah AS Efisiensi Keuangan Elon Musk Donald Trump
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bos Pengusaha Kasih Peringatan, Siap-Siap Gelombang PHK Pegawai HotelPHRI buka suara soal pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Gelombang PHK Menimpa Indonesia, Pemerintah Upaya AntisipasiGlobal economic uncertainty, geopolitical tensions, and tight monetary policies are putting pressure on labor markets worldwide, including Indonesia. The article discusses the rising number of layoffs in Indonesia, the factors driving them, and the government's efforts to mitigate the impact.
Baca lebih lajut »
Artificial Intelligence dan Aksinya dalam Gelombang PHK GlobalPerusahaan berupaya membebaskan lebih banyak sumber daya untuk penerapan AI mereka.
Baca lebih lajut »
Bantah Rumor Ancaman Gelombang PHK Gegara Efisiensi, Istana Sebut Ada Salah Tafsir dari InstitusiPrabowo disebut sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan.
Baca lebih lajut »
Menteri PU Tegaskan Tidak Ada PHK Massal, Kabar PHK Berhubungan dengan Kontrak HonorerMenteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa tidak ada PHK massal terhadap ASN di kementeriannya. Ia menyebut kabar yang beredar kemungkinan berhubungan dengan pegawai atau tenaga honorer yang kontraknya habis dan belum diperpanjang. Proses peninjauan anggaran saat ini masih berlangsung dan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan hal ini. Hanggodo memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemotongan honor atau pemutusan kerja pegawai.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Efisiensi Anggaran: Potensi Pelambatan Ekonomi dan PHK Ribuan PegawaiKebijakan efisiensi anggaran yang diefisiensikan sebesar 48 persen atau Rp 732,29 miliar mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ribuan pegawai kontrak di berbagai daerah, termasuk lebih dari 1.000 kontributor RRI dan TVRI. Kebijakan ini semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan di sektor media Indonesia. Selain PHK, pemancar AM dan FM dinonaktifkan sementara, dan pendengar RRI Pro 4 di beberapa daerah dialihkan ke kanal streaming RRI Digital.
Baca lebih lajut »