GBC Malindo Ke-43, RI-Malaysia aktifkan pos perbatasan bersama

Indonesia Berita Berita

GBC Malindo Ke-43, RI-Malaysia aktifkan pos perbatasan bersama
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 78%

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam pertemuan General Border Committee (GBC) Malindo Ke-43 di Jakarta, Kamis, mengumumkan dua negara ...

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam pertemuan General Border Committee Malindo Ke-43 di Jakarta, Kamis, mengumumkan dua negara mengaktifkan kembali pos-pos jaga bersama di 14 titik perbatasan Indonesia dan Malaysia yang membentang di Kalimantan.

“Ada 14 pos di perbatasan, tujuh dari Malaysia, dan tujuh dari Indonesia. Itu sudah dibuka kembali,” kata Prabowo menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas pertemuan. Dalam sesi yang sama, Menteri Pertahanan Malaysia Da’to Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan menyampaikan dua negara sepakat melanjutkan pertemuan GBC Malindo beserta kerja sama yang terbangun di daerah-daerah perbatasan.

Dia pun lanjut mengumumkan pertemuan GBC Malindo selanjutnya yaitu yang ke-44 pada 2024 dijadwalkan berlangsung di Malaysia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Malaysia Protes Karhutla, DPR Ungkap Kekecewaan ke Pemerintah Yang Sudah Diingatkan Dari DuluMalaysia Protes Karhutla, DPR Ungkap Kekecewaan ke Pemerintah Yang Sudah Diingatkan Dari DuluAnggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti kondisi darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kesejahteraan Rakyat di Penyusunan RPP UU KesehatanPemerintah Diminta Pertimbangkan Kesejahteraan Rakyat di Penyusunan RPP UU KesehatanPemerintah diminta mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Kesehatan.
Baca lebih lajut »

ORI Sarankan Pemerintah-Pemda Sinkronisasi soal Kebijakan Kendaraan Listrik - Jawa PosORI Sarankan Pemerintah-Pemda Sinkronisasi soal Kebijakan Kendaraan Listrik - Jawa PosKebijakan pengembangan kendaraan listrik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum sinkron.
Baca lebih lajut »

Ikut RI, Malaysia Jajaki Larang TikTok Shop JualanIkut RI, Malaysia Jajaki Larang TikTok Shop JualanPemerintah Malaysia tengah mempertimbangkan kebijakan yang sama dengan pemerintah Indonesia terkait melarang transaksi e-niaga di platform media sosial TikTok.
Baca lebih lajut »

ICMI Desak Pemerintah RI Aktif Terlibat Tengahi Konflik Israel-PalestinaICMI Desak Pemerintah RI Aktif Terlibat Tengahi Konflik Israel-PalestinaKetua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof. Arif Satria meminta Pemerintah RI segera aktif dan turut serta dalam menengahi konflik Israel dan Palestina
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 14:44:33