IKN diklaim sebagai satu-satunya kota yang memiliki Komite ESG. Komite itu akan menjadi mitra Otorita IKN dalam memberi rekomendasi pembangunan yang mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.
Ketua Komite Environment, Social, and Governance Otorita IKN Rhenald Kasali memberi keterangan saat peluncuran Komite ESG Otorita IKN di Bukit Bangkirai, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu .
Di IKN, Komite ESG akan berperan sebagai mitra Otorita IKN dalam membuat prosedur, norma, standar kerja, dan kriteria ESG dalam berbagai kebijakan. Dengan demikian, diharapkan Otorita IKN bisa punya kredibilitas tinggi dalam membangun sebuah kota, ditinjau dari aspek ESG, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Pemerintah dapat menerbitkan obligasi untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, seluruh rekomendasi yang akan diberikan Komite ESG adalah masukan yang berbasis riset. Itu akan menjadi landasan dan pertimbangan Otorita IKN dalam menjalankan pembangunan dan program-program saat sudah menjadi pemerintah daerah khusus di IKN.
Di sisi lain, pemerintah tak bisa memberi ganti rugi lahan tanpa ada bukti kepemilikan. Komite ESG, katanya, akan memberi masukan yang paling mungkin dilakukan agar masyarakat tak dirugikan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Otorita IKN Minta Tambah Dana Rp 3,15 Triliun, Buat Apa?Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyatakan mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2024 sebesar Rp 3,15 Triliun
Baca lebih lajut »
Teten Harap Perabotan di IKN Pakai Produk Lokal, Badan Otorita Bilang BeginiMenteriKop-UKM Teten Masduki berharap perabotan di kantor hingga rumah susun (rusun) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menggunakan produk dalam negeri.
Baca lebih lajut »
Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 3,1 Triliun, Buat Apa?Tambahan anggaran yang diminta otorita IKN ini mengingat beban penangananatau hak kelola infrastruktur yang diberikan kepada Otorita IKN dari kementerian dan lembaga yang berwenang dalam pembangunan saat ini, seperti Kementerian PUPR.
Baca lebih lajut »
Otorita Ingin Terapkan Bus Tanpa Awak di IKN dalam 2-3 Tahun ke DepanOtorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan teknologi bus tanpa awak dapat diterapkan di Ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Baca lebih lajut »
Otorita IKN siapkan hunian berimbang dengan konsep “Kota 10 Menit”Otorita Ibu Kota Nusantara mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan konsep "10-Minute City" atau kota 10 menit pada pengembangan hunian berimbang ...
Baca lebih lajut »
Kewenangan Khusus Otorita IKN DiperluasPemerintah dan Komisi II DPR sepakat membawa RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke rapat paripurna DPR untuk dimintai persetujuan pengesahan. Keputusan diambil relatif cepat.
Baca lebih lajut »