FSP RTMM-SPSI Sampaikan 3 Tuntutan Soal Penolakan Pasal Tembakau di RUU Kesehatan

FSP RTMM-SPSI Sampaikan 3 Tuntutan Soal Penolakan Pasal Tembakau di RUU Kesehatan RUUKesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi IX DPR menerima perwakilan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia untuk melakukan audiensi di tengah-tengah aksi damai yang mereka lakukan di depan Gedung DPR RI pada Rabu .

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, mengatakan sebanyak 15 orang perwakilan anggotanya diterima DPR dan menyampaikan sejumlah kekhawatiran terhadap pasal tembakau di RUU Kesehatan, yang mengancam mata pencaharian para pekerja di Industri Hasil Tembakau . Selain itu ditengarai terdapat potensi pemusatan kewenangan pengaturan industri tembakau oleh Kementerian Kesehatan melalui kewenangan pengaturan standar kemasan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Dulu Pimpin Demo Tolak RUU KUHP, Eks Ketua BEM UI Bakal Maju Sebagai Caleg DPRD DKIEks Ketua BEM Universitas Indonesia Manik Margamahendra bakal maju dalam kontestasi pemilihan calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.
Baca lebih lajut »

Kemenkes Tegaskan Tak Mengetahui Terkait Naskah Akademik RUU KesehatanKemenkes menegaskan tak tahu-menahu terkait polemik naskah akademik RUU Kesehatan. 
Baca lebih lajut »

Bantah RUU Kesehatan Tanpa Partisipasi Publik, Kemenkes: Semua Kegiatan Diunggah di YoutubePublik dapat mengecek semua sosialisasi dan partisipasi publik RUU Kesehatan di laman Youtube Kemenkes RI.
Baca lebih lajut »

Perumusan RUU Kesehatan Disebut Senyap, Koalisi Ini Minta Pengesahan DitundaPerumusan RUU Kesehatan disebut-sebut tempuh proses senyap sehingga pengesahannya didesak untuk ditunda.
Baca lebih lajut »

Tak Ada Aturan Pembatasan Iklan Rokok, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KesehatanSedikitnya 32 organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, khususnya isu pengendalian tembakau. Pasalnya di dalam RUU Kesehatan tak ada aturan soal pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
Baca lebih lajut »

Cuti Melahirkan 6 Bulan di RUU KIA Ditolak Pengusaha, DPR Beri Solusi BeginiAnggota DPR Luluk Nur Hamidah memberikan solusi terkait cuti melahirkan 6 bulan dan cuti ayah di RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang ditolak pengusaha. - Halaman 1
Baca lebih lajut »