Fraksi PKS Jakarta Dukung Pemerintah Larang Pengecer Jual Gas Elpiji 3 Kg

PKS Berita

Fraksi PKS Jakarta Dukung Pemerintah Larang Pengecer Jual Gas Elpiji 3 Kg
Pengecer GasGas Elpiji 3 KgLPG 3 Kg
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 29 sec. here
  • 6 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 29%
  • Publisher: 83%

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan baru yakni menyetop distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) atau gas elpiji 3 kg dari agen ke pengencer.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ade Suherman mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengeluarkan kebijakan baru yakni menyetop distribusi Liquified Petroleum Gas atau gas elpiji 3 kg dari agen ke pengencer.

'Pemangkasan rantai distribusi sangat penting untuk menekan harga agar sesuai dengan Pergub. Kami berharap setelah rantai distribusi dipangkas, harga HET bisa terwujud sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pergub sebesar Rp16.000,' ujar Ade. 'Pemerintah harus memastikan agar kebijakan ini tidak hanya mengurangi biaya distribusi tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,' kata Ade.

Namun, kata Bahlil, penjualan di pengecer gas tidak bisa dikontrol pemerintah dan hal itu membut harga penjualan gas mahal dan tidak tepat sasaran.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Pengecer Gas Gas Elpiji 3 Kg LPG 3 Kg Bahlil Lahadalia

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

RUU Minerba Disepakati DPR Jadi Usulan Inisiatif, Pandangan Fraksi-fraksi Hanya Diberikan Secara TertulisRUU Minerba Disepakati DPR Jadi Usulan Inisiatif, Pandangan Fraksi-fraksi Hanya Diberikan Secara TertulisPandangan fraksi-fraksi atas revisi UU Minerba tidak dibacakan tetapi diserahkan tertulis.
Baca lebih lajut »

Fraksi PKS Minta PSN PIK 2 Dihentikan dan DievaluasiFraksi PKS Minta PSN PIK 2 Dihentikan dan DievaluasiFraksi PKS DPR RI meminta PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dihentikan untuk dievaluasi secara menyeluruh. Permintaan ini didasari protes dan aspirasi dari masyarakat, khususnya di wilayah Banten, yang menilai PSN PIK 2 belum sesuai dan melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Baca lebih lajut »

Fraksi PKS DPR RI dukung penuh program Makan Bergizi GratisFraksi PKS DPR RI dukung penuh program Makan Bergizi GratisFraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang telah diluncurkan secara nasional pada Senin.Ketua Fraksi PKS ...
Baca lebih lajut »

Fraksi PKS Mendukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis Demi Menuju SDM BerkualitasFraksi PKS Mendukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis Demi Menuju SDM BerkualitasJPNN.com : Fraksi PKS DPR RI mendukung penuh program makan bergizi gratis demi menuju SDM Indonesia berkualitas.
Baca lebih lajut »

Fraksi PKS Minta PSN PIK 2 Diberhentikan, Bwerikut Syarat Penentuan Proyek Strategis NasionalFraksi PKS Minta PSN PIK 2 Diberhentikan, Bwerikut Syarat Penentuan Proyek Strategis NasionalFraksi PKS meminta pemerintah memberhentikan PSN di PIK 2 usai menuai protes dari masyarakat. pakah PIK 2 sesuai syarat penentuan PSN?
Baca lebih lajut »

Fraksi PKS Dorong Pembentukan Pansus Kasus Pemagaran LautFraksi PKS Dorong Pembentukan Pansus Kasus Pemagaran LautAnggota Fraksi PKS Riyono mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus pemagaran laut untuk mendukung tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dan penindakan tegas terhadap pelaku pemagaran ilegal.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-14 20:29:12