FPI menyebut rencana pemerintah melonggarkan pembatasan rumah ibadah sebagai upaya mencari kambing hitam dalam pandemi Corona.
Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan dari awal pemerintah tidak punya rencana yang jelas dalam penanganan Corona. Wacana ini, katanya, hanya menambah ketidakjelasan visi pemerintah."Sekarang jadi enggak jelas karena kebijakan tidak jelas, dan penguasa sedang mencari cari kambing hitam untuk dipersalahkan dalam pandemik ini. Dan yang akan dijadikan kambing hitam lagi-lagi umat Islam," kata dia, lewat pesan singkat kepadaMunarman mengatakan ibadah berjamaah adalah hak umat Islam.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Joko Anwar Kritik Keras Keramaian di Penutupan McD SarinahJoko Anwar tak habis pikir melihat respons orang-orang yang ramai berkumpul menyaksikan penutupan gerai makanan McDonald's di Sarinah, Jakarta pada Minggu (10/5) malam. PenutupanMcDSarinah
Baca lebih lajut »
Viral Anggota FPI Dihadang Preman Terkait Tempat Judi di Sumut, Ini FaktanyaSebuah video yang menunjukkan sejumlah orang sedang menghadang dan meneriaki satu orang di Sumut viral. Polisi pun memberi penjelasan soal peristiwa tersebut. SumateraUtara FPI
Baca lebih lajut »
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Viral Anggota FPI Dihadang 'Preman' di SumutPolisi mengatakan 4 saksi diperiksa terkait penghadangan salah satu anggota FPI oleh sekelompok warga diduga preman terkait penutupan tempat judi di Sumut.FPI SumateraUtara
Baca lebih lajut »
Markas Dekat Klaster Bethel, Anggota FPI Tak Ada yang Positif Corona, Ini RahasianyaMarkas FPI dekat dengan klaster Bethel di Petamburan yang merupakan kelurahan tertinggi untuk pasien positif virus corona. FPI
Baca lebih lajut »
Cek Fakta: Benarkah FPI Dibubarkan, dan Bergabung dengan NU?Setelah ditelusuri, tulisan yang mengatakan bahwa FPI membubarkan diri tersebut adalah tidak benar.
Baca lebih lajut »
BPK Kritik Penyaluran Dana Bagi Hasil untuk DKI, Sikap Kemenkeu?'Tidak perlu persetujuan BPK terhadap pembayaran DBH ke Daerah,' kata Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo.
Baca lebih lajut »