Rencana Revisi UU Polri yang sedang dibahas DPR RI menyisakan kekhawatiran. Terutama, soal kinerja DPR RI yang masih menyisakan banyak
baharan undang-undang yang tak kunjung usai.Koordinator Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, pada prinsipnya tidak ada masalah dengan revisi UU Polri . Tetapi, soal kesanggupan DPR menyelesaikan pembahasan itu perlu diuji.
Katanya, revisi UU Polri diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas Polri dalam menjalankan tugasnya. Namun, dia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mendiskusikan isu-isu krusial dalam UU tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Formappi Ruang Sidang DPR Sepi Potret Malasnya Anggota DPR BekerjaPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formappi Lucius Karus menilai seringnya ruang sidang DPR sepi jadi bukti malasnya anggota DPR dalam bekerja
Baca lebih lajut »
Abaikan Kritik Publik, Pemerintah dan DPR Segera Bahas Revisi UU TNI dan UU PolriRevisi UU TNI dan Polri akan segera dibahas karena Presiden Jokowi telah kirimkan surpres persetujuan pembahasan ke DPR.
Baca lebih lajut »
HSI dorong revisi UU Polri pertegas status pegawai PolriDirektur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto mendorong revisi Undang-Undang Polri, untuk mempertegas status pegawai Polri dalam entitas ...
Baca lebih lajut »
Ribuan Anggota DPR Main Judi Online, Formappi: Bikin Shock, MKD Jangan Hanya Jadi Penonton'Bagaimana bisa DPR menganggap transaksi judi hingga Rp 25 miliar per orang itu bukan sebagai sebuah tragedi bagi lembaga terhormat seperti DPR?,'
Baca lebih lajut »
Formappi: Anggota DPR Main Judi Online Bisa DipidanaPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan anggota DPR bisa dipidana sesuai KUHP dan UU ITE jika terlibat judi online.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR minta pemerintah kirim kembali DIM revisi UU NarkotikaWakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk mengirimkan kembali daftar inventarisasi masalah (DIM) ...
Baca lebih lajut »