DPR dinilai terlalu ”lembek” kepada pemerintah baik dari sisi legislasi maupun pengawasan kinerja. Formappi menyebut DPR telah menjadi ”mitra setia” pemerintah, bukan ”pengawas yang kritis”. Polhuk AdadiKompas
Suasana Rapat Paripurna DPR ke-12 tahun sidang 2022-2023 dengan agenda tunggal berupa laporan Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon panglima TNI dilanjutkan pengambilan keputusan, Selasa . Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dengan dihadiri 21 orang secara fisik dan 195 orang secara virtual.
JAKARTA, KOMPAS — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai sikap Dewan Perwakilan Rakyat terlalu ”lembek” terhadap pemerintah. Hal ini disinyalir sebagai akibat dari semakin gemuknya partai politik koalisi pendukung pemerintahan di DPR. Alhasil, berbagai kebijakan dan regulasi yang diinginkan pemerintah terus berjalan mulus. DPR dituntut untuk bersikap kritis terhadap setiap kebijakan dan regulasi, bukan asal menerimanya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia , Albert Purwa, dalam Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang II Tahun 2022-2023, Jumat , mengatakan, sikap tidak kritis DPR, misalnya, ditemui dalam proses pembentukan legislasi bersama pemerintah. DPR sering kali terlihat memberikan ”karpet merah” kepada pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sering Kontroversial, Brand Hijab Rabbani Akan Ditegur Badan Pengawas IklanIklan brand hijab Rabbani yang menyalahkan cara berpakaian wanita akan mendapatkan teguran dari Badan Pengawas Periklanan (BPP). Seperti apa?
Baca lebih lajut »
3 Kampus yang Buka Jalur Mitra Sekolahjalur mitra sekolah adalah jalur penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi khusus yang disediakan bagi siswa dari sekolah - sekolah mitra kampus terkait.
Baca lebih lajut »
Investor Kripto Didominasi Milenial, Bappebti Geber LiterasiBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mencatat, investor aset kripto didominasi 48% oleh masyarakat berusia 18 hingga 35 tahun atau milenial. Badan Pengawas...
Baca lebih lajut »
Indef Nilai Kewenangan KPPU Perlu Diperkuat agar Setara KPKIndef menilai kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diperkuat.
Baca lebih lajut »
Pak Jokowi, KPPU Harus Diperkuat Setara KPKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini menjadi lembaga negara yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Pertanyakan Faktor Kegentingan Penerbitan Perppu Cipta KerjaAnggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan aspek kegentingan dalam penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Anggota Komisi IX...
Baca lebih lajut »