Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria menilai rencana amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan menyinggung terkait sistem pemilihan presiden dan ...
Menurut dia, kehadiran GBHN itu sangat penting karena kita tidak ingin arah kebijakan pemerintahan, siapapun pemimpinnya, menjadi kebijakan Presiden semata.
Riza menjelaskan, kebijakan pemerintahan harus bisa mengakomodasi visi-misi dan program dari capres-cawapres lain, partai politik yang ada, ormas, akademisi dan para ahli. "Atau periodisasi DPR menjadi enam tahun, tidak begitu, atau presiden jadi delapan tahun, tidak begitu. Jadi kita harus memahami mengerti bahwa kita ini punya putra putri terbaik yang pinter, cerdas, muda, semua harus diberi kesempatan yang sama," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Amendemen UUD hanya Terbatas GBHNMenurut Fadel, agenda silaturahim pimpinan MPR dengan Megawati untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden dan wapres terpilih, Minggu (20/10).
Baca lebih lajut »
Prabowo Setuju Haluan Negara Dibangkitkan Lewat Amendemen UUD 1945Prabowo memberikan dua poin masukan terkait haluan negara.
Baca lebih lajut »
MPR: Prabowo setuju amendemen terbatas UUD 1945Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan setuju amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan ...
Baca lebih lajut »
Prabowo Usulkan Dua Poin Amendemen UUD 1945, Apa Saja?Salah satu poin yang diungkapkan Prabowo adalah integrasi bangsa.
Baca lebih lajut »
MPR Pastikan Prabowo Setuju Amendemen UUD 1945Prabowo Subianto disebut setuju dengan pimpinan MPR untuk melakukan Amendemen UUD 1945. PrabowoSubianto
Baca lebih lajut »
Basarah Bantah Skenario Amendemen UUD Perpanjang Masa Jabatan PresidenPDIP tegas hanya mengarahkan amandemen terbatas UUD 1945 terkait pasal mengenai wewenang MPR untuk menetapkan Haluan Negara.
Baca lebih lajut »