Empat komite DPD kompak tolak sentralisasi di RUU Cipta Kerja.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat pimpinan Komite DPD menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Sabtu . Dalam kesempatan itu, DPD RI sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat. DPD menganggap RUU Cipta Kerja langkah mundur le era sentralistik.
"Ini bisa juga menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak awal era reformasi," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Sabtu . LaNyalla menambahkan, para pimpinan alat kelengkapan DPD menganggap adanya RUU tersebut membuat hilangnya kepastian hukum terkait sanksi pidana dan administratif sebagai pengganti sanksi pidana. Dan akan menjadi sangat gemuk delegasi pengaturan ke peraturan pelaksana di bawah UU. Ditambah lagi, kewenangan Presiden mencabut Perda di Pasal 166 RUU tersebut rawan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada.
Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Ciptakerja ini mengingat RUU ini adalah reformasi paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan."Apalagi dalam resesi global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis, ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas," ujarnya.
Rapat gabungan alat kelengkapan DPD dengan Menko Airlangga, selain dipimpin langsung Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, juga dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Fachrul Razi , Yorris Raweyai , Hasan Basri , Bambang Sutrisno , Elviana , Asyera Respati Wulanero dan Eni Sumarni .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Empat Komite DPD Tolak Sentralisasi di RUU CiptakerjaDPD menolak frasa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ingin menarik kewenangan daerah ke pusat. omnibuslawRUUciptakerja
Baca lebih lajut »
Empat Komite DPD Kompak Tolak Sentralisasi di RUU Ciptakerja |Republika OnlineSentralisasi perijinan dan kewenangan pemerintah pusat berpotensi merugikan daerah.
Baca lebih lajut »
DPD Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja Karena Langgar UUDDPD Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja Karena Langgar UUD. La Nyalla menilai semangat sentralisasi perijinan dan kewenangan ke pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah.
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja, Anggota DPD Tolak Kewenangan Daerah Ditarik ke PusatAbdul Rachman mengatakan pihaknya menolak jika administrasi pemerintahan yang selama ini menjadi kewenangan daerah menjadi...
Baca lebih lajut »
AS Catat Seribu Kematian Covid-19 Empat Hari Berturut-Turut |Republika OnlineSelama empat hari berturut-turut, angka kematian Covid-19 di AS lebih dari seribu
Baca lebih lajut »