Abdul Rachman mengatakan pihaknya menolak jika administrasi pemerintahan yang selama ini menjadi kewenangan daerah menjadi...
- Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR dan Dwan Perawakilan Daerah tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Anggota DPD Abdul Rachman Thaha mengakui ada beberapa klaster atau permasalahan yang dibahas seperti penataan ruang dan pengadaan lahan. Kendati demikian, Abdul Rachman mengatakan pihaknya menolak jika administrasi pemerintahan yang selama ini menjadi kewenangan daerah menjadi tersentral ke pusat. "Pada dasarnya kami menolak untuk hal bahwa kewenangan daerah semua akan di tarik ke pusat, di sisi lain RUU cipta kerja ini punya sisi positif dan negatif. Kalau secara pribadi saya melihat, ada baiknya juga sih untuk percepatan prekonomian misalnya, tapi tidak semestinya kewenangan yang ada di daerah di tarik ke pusat semua," kata Senator dari Sulawesi Tengah ini dalam keterangan tertulisnya, Minggu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Guru Besar Warmadewa Sebut RUU Cipta Kerja Batasi Izin TKASejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja yang berisi pembatasan bagi warga negara asing yang hendak bekerja di Indonesia. Misalnya, ketentuan pada Pasal 42, pekerjaan untuk tenaga kerja asing hanya untuk jabatan dan jangka waktu tertentu saja.
Baca lebih lajut »
DPD Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja Karena Langgar UUDDPD Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja Karena Langgar UUD. La Nyalla menilai semangat sentralisasi perijinan dan kewenangan ke pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Nilai RUU Cipta Kerja Berantas Praktik Suap |Republika OnlineMahfud MD menilai kerumitan birokrasi menghambat investasi.
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja Jalan Wujudkan Mimpi Presiden'Presiden punya mimpi membawa Indonesia menjadi negara maju,' kata Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Klaim Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Berantas Suap di BirokrasiMenko Polhukam Mahfud MD mengklaim, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk membasmi budaya suap yang...
Baca lebih lajut »