Justru karena tantangan di Jakarta itu lah perlu ditangani. Apakah dengan pindah ibukota menyelesaikan masalah-masalah tersebut?...
- Wacana pemindahan ibukota semakin menguat. Bahkan pemerintah menyebut wilayah di Kalimantan Timur akan menjadi ibukota baru negara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan pemindahan ibukota agar tidak Jawa Sentris.
"Justru karena tantangan di Jakarta itu lah perlu ditangani, dengan pengembangan sosial dan technical engineering. Apakah dengan pindah ibukota menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Ini bentuk pelarian tanggung jawab," tandas Emil Salim di Jakarta, Jumat . Selain itu, Emil juga mempertanyakan dana besar untuk pemindahan ibukota yang disebut-sebut mencapai Rp466 triliun, berkorelasi dengan pemerataan ekonomi."Diperlukan dana Rp466 triliun untuk pemindahan ibukota, tapi apakah benar-benar urgent pemindahannya? Apakah ini bisa menjamin pemerataan di pulau lain?," tegas Emil.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kritik Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Tidak Bertanggung JawabEmil Salim: “Jadi saya merasa ini tidak bertanggung jawab, kalau tahu ada angin taufan pecahkan masalahnya, bukan lari dari persoalan.”
Baca lebih lajut »
Kritik Emil Salim untuk Pemindahan Ibu KotaEmil Salim menilai pemindahan ibu kota ke Indonesia bagian tengah tak relevan.
Baca lebih lajut »
Kritik Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Tidak Bertanggung JawabEmil Salim menolak keras rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Baca lebih lajut »
Emil Salim: Pembangunan Hanya di Jakarta, Bukan JawaEmil Salim menilai biaya untuk pemindahan ibu kota terlalu besar.
Baca lebih lajut »
Anies dan Emil Bisa Lanjutkan Periode Kedua di Pilkada 2024UU Pilkada mengatur penyerentakan pilkada dan pemilu pada 2024. Para kepala daerah terpilih pada pilkada 2017 dan 2018 bisa mencalonkan diri kembali pada 2024.
Baca lebih lajut »
Emil Nilai, Pemekaran Desa Jadi Solusi Moratorium DOBEmil menilai, pemekaran desa dapat membuat pelayanan publik efektif dan efisi
Baca lebih lajut »