Menurut Ekonom Achmad Nur Hidayat, program perumahan rakyat melalui Tapera menjadi redundansi dengan program perumahan yang sudah ada.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat .
Apindo, buruh, dan pekerja swasta dengan tegas menolak pemberlakuan UU tersebut. Sementara itu, Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai dengan adanya Tapera, pekerja dan pemberi kerja akan menghadapi beban ganda. Saat ini, pemberi kerja sudah menanggung beban pungutan sebesar 18,24% - 19,74% dari penghasilan pekerja untuk berbagai program jaminan sosial.
"Mengapa tidak dioptimalkan saja dana MLT BPJS Ketenagakerjaan yang sudah tersedia?" ujarnya mempertanyakan redudansi tersebut. "Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21/2024. Hal ini lantaran tambahan beban bagi Pekerja dan Pemberi Kerja dari gaji yang tidak diperlukan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan," ucap Shinta.
Jokowi Mlt Bpjs Ketenagakerjaan Apindo
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Apindo Tolak Iuran Tapera karena Memberatkan dan Tumpang Tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan"Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Apindo dengan tegas keberatan diberlakukannya UU tersebut,"
Baca lebih lajut »
Gaji Dipotong Iuran Tapera tapi Sudah Punya Rumah, Duitnya untuk Apa?Pemerintah melalui BP Tapera resmi menerapkan kebijakan kewajiban potongan iuran Tapera untuk semua pekerja.
Baca lebih lajut »
Gaji Makin Tipis Dipotong Tapera, Lalu Karyawan Dapat Apa?pengertian simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera) dan pengelolaan hingga manfaat Tapera
Baca lebih lajut »
BP Tapera Buka Suara soal Gaji Karyawan Dipotong Buat IuranBadan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) buka suara, soal aturan kewajiban iuran Tapera bagi karyawan.
Baca lebih lajut »
12 Dasar Hukum Pengelolaan Iuran Tapera yang Potong Gaji Karyawan, Salah Satunya Sesuai KeadilanDalam laman resmi Tapera, tercatat bahwa 3 menteri Presiden Jokowi juga menjabat sebagai anggota Komite Tapera.
Baca lebih lajut »
Gaji Karyawan Kena Potong Iuran Tapera, Ekonom Jangan Dipukul RataDiterangkan besaran simpanan peserta Tapera ditetapkan sebesar 3 dari gaji atau upah untuk peserta pekerja Besaran itu dibayarkan 05 oleh pemberi kerja dan 25 ditanggung pekerja
Baca lebih lajut »