Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan pemerintah dan DPR perlu mencermati urgensi skema power wheeling dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) karena tidak jelas dan berisiko merugikan negara.
Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development di Institute for Development of Economics and Finance Abra Talattov menyampaikan paparan di dalam diskusi publik bertajuk Mengurai Gagasan Cawapres mengenai Isu Keberlanjutan di Jakarta, Kamis . ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak.
"Urgensi skema power wheeling yang masuk dalam pembahasan RUU EBET ini harus dijelaskan dan dicermati betul karena sangat berisiko berdampak buruk bagi negara,” katanya di Jakarta, Rabu. Mahkamah Konstitusi , tambahnya, sudah melegitimasi itu dengan membatalkan skema unbundling dalam UU Ketenagalistrikan.
RUU EBET Power Wheeling Indef Ekonomi Energi Terbarukan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ekonom INDEF Nilai Usulan Skema Power Wheeling Masuk RUU EBET Bisa Rugikan NegaraSkema power wheeling dapat berisiko mengancam kedaulatan ketenagalistrikan yang sudah diamanatka
Baca lebih lajut »
Legislator PKS Sebut Power Wheeling Tak Perlu Dibahas dalam RUU EBETSeharusnya, kata Diah, RUU EBET lebih mengatur untuk menguatkan negara agar lebih berdaulat atas energi baru terbarukan.
Baca lebih lajut »
DPR-Kementerian ESDM akan bahas RUU EBET pada awal AprilWakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) akan dibahas bersama ...
Baca lebih lajut »
RUU DKJ dan RUU Desa Disahkan di Rapat Paripurna DPR Hari IniRUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan RUU Desa disahkan di rapat paripurna DPR pada Kamis (28/3) ini.
Baca lebih lajut »
INDEF: Perlu ada studi sosiologi optimalkan potensi ekonomi syariahDirektur Riset INDEF Berly Martawardaya mengatakan bahwa studi sosiologi dan antropologi terkait keuangan syariah perlu ditingkatkan untuk melihat perilaku ...
Baca lebih lajut »
Ekonom Sebut RI Perlu Menko Syariah, Ini AlasannyaPeneliti INDEF menilai pemerintah perlu membentuk Kementerian Koordinator untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Baca lebih lajut »