Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang telah ditetapkan Presiden tidak mengubah postur APBN 2025. Efisiensi tersebut hanya berfokus pada belanja barang atau modal yang tidak esensial, seperti belanja perjalanan dinas dan seminar, serta tidak memengaruhi belanja pegawai maupun bantuan sosial. Anggaran yang dihemat akan dipindahkan untuk program prioritas Presiden, seperti meningkatkan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta terobosan teknologi.
Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy meninjau PT Pindad untuk melihat perkembangan industri pertahanan dalam negeri dan mendiskusikan strategi menuju kemandirian industri alutsista dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah postur APBN 2025.
Dari anggaran yang tidak esensial itu lalu dipindahkan untuk berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti untuk meningkatkan produktivitas, mengarah pada swasembada pangan dan energi, memberi terobosan teknologi, yang menjadi bagian dari program Asta Cita yang berisi 17 program prioritas dan hasil program terbaik cepat, termasuk makan bergizi gratis .
"Jadi efisiensi itu keharusan, efisiensi itu juga sekaligus strategi untuk mencapai tujuan besar, tujuan besarnya adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Rachmat.
APBN Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo Subianto Kementerian Keuangan Program Prioritas
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Inpres 1/2025 Dorong Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pemerintah Indonesia berfokus pada peningkatan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Inpres ini mengatur berbagai aspek terkait efisiensi belanja, termasuk pembatasan pengeluaran untuk belanja operasional dan non operasional, serta penggalangan dana dari sumber yang lebih optimal.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Pastikan Gaji ke-13 PNS Tidak Terpengaruh Efisiensi Anggaran APBN 2025Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa gaji ke-13 PNS dan ke-14, tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran ini.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran APBN 2025 Hingga Rp 306,69 TriliunPemerintah Indonesia melakukan efisiensi anggaran besar-besaran dalam APBN 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran untuk menghemat 16 pos belanja, termasuk ATK, percetakan, dan sewa gedung, mencapai total penghematan Rp 306,69 triliun.
Baca lebih lajut »
Pengusaha EO Cemas Masalah Baru Muncul Setelah Lebaran 2025Pengusaha khawatir efek penghematan anggaran di APBN 2025 akan terasa setelah Lebaran 2025.
Baca lebih lajut »
Anggaran Disunat Rp 241 M, Lampu Kantor Airlangga Remang-remangMenteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemotongan anggaran 52,5% akibat kebijakan efisiensi APBN 2025.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Instruksikan Efisiensi Belanja APBN 2025 Rp 306,69 TriliunPresiden Jokowi menginstruksikan efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan fokus pada penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional, termasuk program Makan Siang Bergizi (MBG) dan swasembada pangan serta energi.
Baca lebih lajut »