Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran APBN 2025 Hingga Rp 306,69 Triliun

Ekonomi Berita

Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran APBN 2025 Hingga Rp 306,69 Triliun
APBNEfisiensi AnggaranInstruksi Presiden
  • 📰 detikfinance
  • ⏱ Reading Time:
  • 77 sec. here
  • 11 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 62%
  • Publisher: 63%

Pemerintah Indonesia melakukan efisiensi anggaran besar-besaran dalam APBN 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran untuk menghemat 16 pos belanja, termasuk ATK, percetakan, dan sewa gedung, mencapai total penghematan Rp 306,69 triliun.

Pemerintah Indonesia melaksanakan efisiensi anggaran besar-besaran dalam APBN 2025. Langkah ini diambil menyusul dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Melalui instruksi tersebut, Presiden Prabowo mengincar penghematan anggaran negara mencapai Rp 306,69 triliun. Sebesar Rp 256,1 triliun di antaranya akan dikurangi dari belanja Kementerian dan Lembaga.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran S-37/MK.02/2025 yang ditujukan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga, termasuk Kapolri, Jaksa Agung, dan Pimpinan sekretariat lembaga negara. Surat edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2025 dan berisi daftar 16 pos belanja yang perlu ditinjau ulang dan dilakukan penghematan. Pos belanja yang diminta untuk dihemat meliputi berbagai aspek, mulai dari pembelian alat tulis dan kantor hingga kegiatan seremoni. 'Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri dari atas item belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,' tulis Sri Mulyani dalam surat tersebut. Pos belanja alat tulis kantor (ATK) menjadi fokus utama untuk dihemat pengeluarannya, mencapai penghematan hingga 90% dari anggaran awal. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan bahwa pos anggaran ATK memang menjadi sasaran efisiensi, mengingat anggaran untuk ATK seluruh kementerian dan lembaga mencapai Rp 44,4 triliun. Dasco menilai anggaran tersebut kurang efisien dan perlu dilakukan penghematan. Selain ATK, pos belanja berikutnya yang harus dihemat adalah belanja percetakan dan souvenir dengan penghematan 75,9% dari anggaran awal. Kemudian, ada belanja sewa gedung, kendaraan, dan peralatan yang harus dihemat hingga 73,3%. Secara lengkap, 16 pos anggaran yang perlu dihemat kementerian dan lembaga, bila dirunut sesuai besaran penghematannya yaitu

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikfinance /  🏆 18. in İD

APBN Efisiensi Anggaran Instruksi Presiden Sri Mulyani Penghematan ATK Percetakan Sewa Gedung

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Presiden Jokowi Instruksikan Efisiensi Belanja APBN 2025 Rp 306,69 TriliunPresiden Jokowi Instruksikan Efisiensi Belanja APBN 2025 Rp 306,69 TriliunPresiden Jokowi menginstruksikan efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan fokus pada penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional, termasuk program Makan Siang Bergizi (MBG) dan swasembada pangan serta energi.
Baca lebih lajut »

Presiden Prabowo Subianto Targetkan Penghematan APBN 2025 Rp 306,69 TriliunPresiden Prabowo Subianto Targetkan Penghematan APBN 2025 Rp 306,69 TriliunPresiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Ekonom menilai angka ini menjadi salah satu penghematan terbesar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca lebih lajut »

Inpres 1/2025 Dorong Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025Inpres 1/2025 Dorong Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pemerintah Indonesia berfokus pada peningkatan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Inpres ini mengatur berbagai aspek terkait efisiensi belanja, termasuk pembatasan pengeluaran untuk belanja operasional dan non operasional, serta penggalangan dana dari sumber yang lebih optimal.
Baca lebih lajut »

Sri Mulyani Minta Bersabar, Pemerintah Cari Tambalan APBN 2025Sri Mulyani Minta Bersabar, Pemerintah Cari Tambalan APBN 2025Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah masih mencari solusi untuk menutupi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp 75 triliun akibat kebijakan PPN 12% hanya diterapkan untuk barang dan jasa mewah. Ia meminta publik untuk bersabar menunggu perkembangan APBN 2025.
Baca lebih lajut »

Prabowo Bakal Pangkas Anggaran K/L-Pemda, Demi Hemat APBN Rp 306 TPrabowo Bakal Pangkas Anggaran K/L-Pemda, Demi Hemat APBN Rp 306 TPresiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun melalui efisiensi belanja di kementerian dan daerah.
Baca lebih lajut »

Jadwal Siaran Langsung PLN Mobile Proliga 2025 di MOJI Hari Ini, 3 Januari 2025Jadwal Siaran Langsung PLN Mobile Proliga 2025 di MOJI Hari Ini, 3 Januari 2025Jadwal siaran langsung pertandingan pekan pertama Putaran I PLN Mobile Proliga 2025 hari ini, Jumat (3/12/2025).
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-14 05:05:50