Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto mengakui bahwa efisiensi anggaran 2025 akan berdampak pada pelayanan pengadilan, termasuk pelaksanaan sidang keliling. Sugiyanto menjelaskan bahwa dengan anggaran yang diblokir, pelaksanaan sidang keliling hanya bisa dilakukan sebagian dan tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelayanan di daerah tidak bisa maksimal. Namun, Sugiyanto menjamin bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada gaji dan tunjangan para hakim.
Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto ditemui usai menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .
Meski demikian, dia menyebut bahwa efisiensi anggaran MA tahun 2025 tidak berdampak pada belanja pegawai para hakim di tanah air. "Rincian anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025 per tanggal 11 Februari 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.462.060.218.817 atau sekitar 11,53 persen dari alokasi pagu anggaran, sedangkan sisa anggaran sebesar 88,47 persen atau sebesar Rp11.222.059.433.183 masih dalam progres pelaksanaan," katanya.
Hingga, lanjut dia, pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri , pengadilan agama, mahkamah syar'iyah hanya cukup hingga enam bulan, dan pengadilan militer hanya cukup digelar satu kali dalam setahun.
MA Anggaran Efisiensi Sidang Keliling Pelayanan Pengadilan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Inpres 1/2025 Dorong Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pemerintah Indonesia berfokus pada peningkatan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Inpres ini mengatur berbagai aspek terkait efisiensi belanja, termasuk pembatasan pengeluaran untuk belanja operasional dan non operasional, serta penggalangan dana dari sumber yang lebih optimal.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Pastikan Gaji ke-13 PNS Tidak Terpengaruh Efisiensi Anggaran APBN 2025Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa gaji ke-13 PNS dan ke-14, tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran ini.
Baca lebih lajut »
Pengusaha EO Cemas Masalah Baru Muncul Setelah Lebaran 2025Pengusaha khawatir efek penghematan anggaran di APBN 2025 akan terasa setelah Lebaran 2025.
Baca lebih lajut »
Menteri UMKM lakukan efisiensi anggaran setelah terbit Inpres 1/2025Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran APBN 2025 Hingga Rp 306,69 TriliunPemerintah Indonesia melakukan efisiensi anggaran besar-besaran dalam APBN 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran untuk menghemat 16 pos belanja, termasuk ATK, percetakan, dan sewa gedung, mencapai total penghematan Rp 306,69 triliun.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Belanja K/L 2025: Dukungan terhadap Inpres Efisiensi BelanjaBerbagai kementerian dan lembaga di Indonesia melakukan pemangkasan anggaran belanja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Baca lebih lajut »