PBB mengatakan senjata nuklir merupakan masalah mendesak.
REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Direktur Institut PBB untuk Penelitian Perlucutan Senjata Renata Dwan menilai, sejak Perang Dunia II, penggunaan senjata nuklir berisiko paling tinggi. Ia menyebutnya sebagai masalah mendesak sehingga dunia harus menganggapinya lebih serius.
Menurutnya, pengaturan kontrol senjata tradisional juga terkikis oleh munculnya jenis perang baru. Hal itu ditandai dengan meningkatnya prevalensi kelompok bersenjata dan pasukan sektor swasta serta teknologi baru yang mengaburkan batas antara pelanggaran dan pertahanan. Sebuah foto yang mengilustrasikan peluncuran misil militer Iran di kota Bushehr, pada akhir Desember 2016. Pemerintah AS baru saja menjatuhkan sanksi kepada Iran atas dugaan kepemilikan misil yang bisa membawa senjata nuklir.
Perjanjian larangan nuklir, secara resmi disebut Perjanjian untuk Larangan Senjata Nuklir, didukung oleh Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir , yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 2017. Perjanjian tersebut sejauh ini telah mengumpulkan 23 dari 50 ratifikasi yang perlu diberlakukan, termasuk Afrika Selatan, Austria, Thailand, Vietnam dan Meksiko. Namun sangat ditentang oleh AS, Rusia, dan negara-negara lain dengan senjata nuklir.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PBB: Mayoritas Pengungsi Venezuela Butuhkan PerlindunganBadan pengungsi PBB (UNHCR) meminta negara-negara untuk menerima mereka yang melarikan diri dari Venezuela, dengan menyatakan “mayoritas mereka sangat memerlukan perlindungan pengungsi internasional.”
Baca lebih lajut »
PBB Ancam Tunda Pengiriman Bantuan ke YamanPBB mengancam akan menunda pengiriman bantuan untuk ribuan rakyat miskin Yaman setelah laporan dari media Amerika Serikat (AS), CNN.
Baca lebih lajut »
PBB Tolak Permintaan Rusia Buat Pertemuan Bahas UkrainaRusia dianggap berusaha mencampuri politik dalam negeri Ukraina.
Baca lebih lajut »
PBB Kukuhkan Pemberontak Houthi Yaman Pindah dari HodeidaUtusan PBB untuk Yaman, Rabu (15/5) mengukuhkan bahwa pemberontak Houthi telah memindahkan pasukan militernya dari Hodeida, pelabuhan penting di Laut Merah. Ini merupakan langkah pertama yang positif
Baca lebih lajut »
PBB Kecam Serangan terhadap Rumah Sakit di Idlib, SuriahPBB mengecam serangan terhadap fasilitas kesehatan di provinsi Idlib, Suriah barat laut, dan memperingatkan bahwa sebuah ofensif militer oleh rejim Assad dengan dukungan Rusia berisiko menyebabkan kor
Baca lebih lajut »
PBB Gali 12 Kuburan Massal Korban ISIS di IrakTim penyelidik PBB menggali 12 kuburan massal untuk mengumpulkan bukti dugaan pembantaian kelompok militan ISIS terhadap kelompok minoritas Yazidi di Irak.
Baca lebih lajut »
RI tegaskan komitmen junjung tinggi 'prinsip hukum' di PBB \r\n\r\nIndonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip hukum (Rule of Law) dalam memerangi segala bentuk kejahatan yang mencerminkan komitmen ...
Baca lebih lajut »
Menlu RI Retno Pimpin Debat Terbuka DK PBB Minggu DepanSetelah resmi menjabat Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB sejak 1 Mei 2019 lalu, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi akan kembali memimpin debat terbuka pekan depan. Sejumlah isu penting akan diangkat dalam forum tersebut.
Baca lebih lajut »
DK PBB akan Bersidang Bahas Meningkatnya Pertempuran di SuriahDewan Keamanan PBB akan bersidang hari Jumat (17/5), membicarakan meningkatnya pertempuran di Suriah barat laut. Pasukan Suriah bersama sekutunya Rusia meningkatkan serangan terhadap daerah Idlib yang
Baca lebih lajut »
Bangladesh dan Badan Pengungsi PBB Beri Dokumen Identitas Pengungsi RohingyaOtoritas Bangladesh dan badan-badan pengungsi PBB telah mendaftar lebih dari seperempat juta pengungsi Rohingya dan memberi mereka dokumen identitas yang menghibahkan mereka sejumlah hak dan perlindungan.
Baca lebih lajut »
56 Petugas Pemilu Sakit dan Meninggal Dunia di Bali : Okezone NewsKorban dari penyelenggaraan pemilu di Bali sebanyak 56 orang Terdiri dari 48 orang penyelenggara unsur KPU dan 8 orang dari unsur Bawaslu - Pileg - Okezone News
Baca lebih lajut »