Syarief Hasan tidak mempermasalahkan rencana DPR mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA dan menekankan hal tersebut adalah wewenang presiden
Usai pertandingan, Syarief Hasan mengungkapkan sangat puas dengan hasil pertandingan antara Tim Volley Putera Jakarta Lavani Allobank Electric melawan Tim Jakarta Bhayangkara Presisi dalam Kejuaraan Proliga Bila Voli 2024 seri keenam pada Kamis malam. Sjarifuddin Hasan tidak mempermasalahkan rencana DPR RI untuk mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung .
Seperti diketahui, Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif dan dibawa ke sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Dalam Rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis, 11 Juli 2024, seluruh fraksi DPR sepakat untuk menjadikan RUUmenjadi Dewan Pertimbangan Agung . Namun fungsi kelembagaan dewan pertimbangan ini tidak berubah.
Wantimpres Syarief Hasan Kilas MPR Kilas Kementerian
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dukung perubahan Wantimpres jadi DPAWakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan mendukung adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR Ingatkan Perubahan Wantimpres Jadi DPA Tidak Dikaitkan dengan Orde BaruWakil Ketua MPR RI mendukung adanya RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Baca lebih lajut »
Draft RUU Wantimpres: 7 Syarat Menjadi Anggota DPA, Tidak Pernah Dijatuhi PidanaDalam RUU itu, disebutkan pada Pasal 8 memiliki tujuh persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota DPA.
Baca lebih lajut »
Wantimpres bakal kembali menjadi DPA jelang pelantikan Prabowo, jumlah anggota tidak terbatasPakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan revisi UU Wantimpres 'tidak ada urgensinya sama sekali' dan jika DPR hanya mengubah…
Baca lebih lajut »
DPR ubah Wantimpres menjadi DPA jelang pelantikan Prabowo, jumlah anggota tidak terbatasPakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan revisi UU Wantimpres 'tidak ada urgensinya sama sekali' dan jika DPR hanya mengubah nomenklatur serta menambah jumlah anggota, maka hal itu tak lebih sebagai upaya bagi-bagi jatah 'kue' jabatan kepada rekan koalisi presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Ahli Tata Negara Kritik soal Wacana Wantimpres Jadi DPAAhli Tata Negara curiga, DPA dipakai sebagai cara mengakomodasi kekuatan politik di luar pemerintahan.
Baca lebih lajut »