Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengapresiasi jajaran fraksi pendukung DPRD Kalteng yang menerima dua rancangan raperda Kalteng untuk dibahas lebih lanjut.
Dua raperda itu sebelumnya sudah disampaikan pidato gubernur yakni terkait Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalteng Tahun 2023-2043 dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kalteng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalteng.
Menindaklanjuti pidato itu, jajaran fraksi pendukung DPRD Kalteng menyampaikan pemandangan umum terhadap dua raperda pada rapat paripurna ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Selasa . “Dari Fraksi Demokrat menyampaikan rancangan peraturan daerah ini membutuhkan waktu, ketelitian dan keakurasian data, salah satunya adalah penyelesaian tata batas, baik tata batas antar provinsi maupun tata batas antar kabupaten, itu yang penting,” kata Edy.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Didemo, Kadishub DKI Janjikan Tarik Raperda Soal ERP dari DPRD DKISyafrin Liputo berjanji menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI.
Baca lebih lajut »
Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji UlangKepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang di dalamnya berisi rencana pemeberlakukan jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Diketahui, saat ini Raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPRD DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar ElektronikOjol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik TempoMetro
Baca lebih lajut »
DKI Bakal Tarik Raperda Jalan Berbayar ElektronikPara pengemudi ojek daring meminta Pemprov DKI membatalkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Di sisi lain, DKI akan menarik rancangan perda ERP dan akan mengkaji ulang secara komprehensif. Metropolitan AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Tarik Raperda Jalan Berbayar dari DPRD Usai Didemo OjolKadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan menarik rancangan peraturan daerah (raperda) soal jalan berbayar atau ERP dari DPRD DKI Jakarta
Baca lebih lajut »