DTKS Dinilai Masih Carut Marut, Anggota DPR Pertanyakan Terkait Rencana Subsidi Listrik

Menurut Nurhasan Zaidi, untuk menuju negara modern persoalan data base harus sudah beres.

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat yang menerima subsidi listrik, sebenarnya namanya tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial . Berkaitan dengan hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Nurhasan Zaidi pun mempertanyakan terkait cara menentukan subsidi listrik erhadap pelanggan rumah tangga miskin atau tidak mampu yang berdaya 450 watt-900 watt.

Menurutnya ini menjadi catatan penting yang harus segera disikapi, agar anggaran negara tepat sasaran. Jangan sampai yang berhak menerima malah tidak menerima, sementara yang tidak berhak malah menerima subsidi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Penjelasan Prabowo Usai Rapat soal Alutsista di DPR, Ada Kata MendesakMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan rencana modernisasi alutsista masih dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait PrabowoSubianto
Baca lebih lajut »

Soal Penghapusan PLTU Batu Bara, DPR: RUPTL Belum Terbit hingga Hari IniAnggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta penghapusan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dari batu bara jangan sekedar wacana. Pltu
Baca lebih lajut »

Puan Maharani Ingatkan Prabowo Tidak Beli Alutsista BekasKetua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa parlemen mendukung rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. TempoNasional
Baca lebih lajut »

Bersiap Cetak Rupiah Digital - Ekonomi dan Bisnis - koran.tempo.coBank Indonesia bersiap menerbitkan rupiah digital yang akan menjadi alternatif instrumen pembayaran berbasis teknologi. Bank Indonesia belum membahas rencana penerbitan rupiah digital bersama DPR. korantempodigital KoranTempo
Baca lebih lajut »

DPR:Maksimalkan Penerimaan Pajak Dukung Pemulihan Ekonomi NasionalAnggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti kondisi utang negara yang dicemaskan bila semakin banyak akan semakin membebani APBN, terlebih dengan masih belum optimalnya rasio pajak.
Baca lebih lajut »

Subsidi Solar Diusulkan Tetap Rp 500 per Liter |Republika OnlinePada 2020 subsidi solar masih dipatok Rp 1.000 per liter.
Baca lebih lajut »