Soal Penghapusan PLTU Batu Bara, DPR: RUPTL Belum Terbit hingga Hari Ini

Indonesia Berita Berita

Soal Penghapusan PLTU Batu Bara, DPR: RUPTL Belum Terbit hingga Hari Ini
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 59%

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta penghapusan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dari batu bara jangan sekedar wacana. Pltu

jpnn.com, JAKARTA - Menurutnya penggantian energi baru dan terbarukan harus diwujudkan. "Niat tersebut sudah harus tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030, yang sampai hari ini belum diterbitkan," kata Mulyanto di Jakarta, Rabu.Baca Juga: Mulyanto mengatakan Fraksi PKS setuju dengan catatan, pemerintah menghapus secara bertahap rencana pembangunan pembangkit listrik batu bara ini dari RUPTL.

Hal ini sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional , yang menargetkan energi dari sumber EBT sebesar 23 persen dari bauran energi pada 2025. "Kami setuju itu, namun bukan tanpa catatan," ujarnya.Baca Juga: Menurut Mulyanto, penghapusan pembangkit batu bara dan pencapaian EBT yang semakin tinggi itu haruslah tidak menjadi alasan bagi kenaikan tarif listrik .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anggota DPR pertanyakan ketidakhadiran Menhan dalam rapat di DPRAnggota DPR pertanyakan ketidakhadiran Menhan dalam rapat di DPR'Kami hampir setahun tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini. Mohon maaf, dengan segala hormat, ini adalah masalah negara yang harus dibahas,' kata Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon.
Baca lebih lajut »

Anggota DPR Minta Menhan Transparan soal Rancangan Perpres AlpalhankamAnggota DPR Minta Menhan Transparan soal Rancangan Perpres AlpalhankamPerpres tersebut seperti tidak transparan karena tidak disampaikan terlebih dahulu kepada DPR RI dalam hal ini Komisi I.
Baca lebih lajut »

Difitnah soal Donasi Palestina, UAH Akan Temui Komisi III DPRDifitnah soal Donasi Palestina, UAH Akan Temui Komisi III DPRUstaz Adi Hidayat (UAH) ramai diperbincangkan setelah beredar fitnah terkait penggalangan donasi untuk Palestina. UAH akan menemui Komisi III DPR hari ini.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Bakal Setop Operasi Sebagian PLTU Mulai 2025Pemerintah Bakal Setop Operasi Sebagian PLTU Mulai 2025Kementerian ESDM sedang menyusun komitmen net zero emission Indonesia bersama KLHK, salah satu program penurunan emisi lewat penghentian operasi PLTU. TempoBisnis
Baca lebih lajut »

Anggota DPR Minta Pemerintah Tegas Tunda Haji Tahun IniAnggota DPR Minta Pemerintah Tegas Tunda Haji Tahun IniDPR menyatakan Saudi sudah selesai menetapkan kuota haji tahun ini dan tidak memberikan kepada Indonesia.
Baca lebih lajut »

DPR RI Desak Kemenag Putuskan Nasib Haji IndonesiaDPR RI Desak Kemenag Putuskan Nasib Haji IndonesiaPemerintah Arab Saudi telah menerbitkan daftar negara yang tidak diizinkan melaksanakan ibadah haji, salah satunya Indonesia.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-22 03:20:54