Penetapan 21 draf hukum turunan UU Otsus itu disepakati dalam paripurna yang digelar DPRP Papua Barat.
menetapkan 21 Program Pembentukan Peraturan Daerah turunan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus . Pengesahan itu disepakati dalam paripurna di Manokwari, Senin malam.
Sebanyak 21 draf hukum yang terdiri dari 13 rancangan peraturan daerah provinsi , dan 8 rancangan peraturan daerah khusus merupakan instrumen perencanaan program strategis sesuai amanat UU Otsus bagi kepentingan orang asli Papua.Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memberikan apresiasi kepada pimpinan anggota legislatif Papua Barat melalui bapemperda.
Dia menilai kerja sama yang dibangun bersama pemerintah dalam penyusunan 21 rancangan produk hukum tersebut berhasil selama dua minggu. Eks Kapolda Papua itu menyebut kerja sama itu luar biasa karena memperlihatkan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. "Kerja sama yang luar biasa ini membuktikan komitmen legislatif dan eksekutif di Papua Barat dalam mendukung program pembangunan dalam kerangka Otsus untuk kepentingan orang asli Papua dan warga negara Indonesia yang mendiami Bumi Kasuari ini," kata Waterpauw dikutip dariWaterpauw berharap tim DPRP bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera mengawal 21 propemperda tersebut ke Jakarta. Selanjutnya, konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait.
Diketahui bahwa dari 21 propemperda tersebut 6 di antaranya merupakan hak inisiatif DPRP Papua Barat. Kemudian, 15 lainnya merupakan usulan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRP Papua Barat Tetapkan 21 Draf Hukum Turunan UU OtsusPenjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengapresiasi pimpinan anggota legislatif Papua Barat atas penyusunan 21 draf hukum tersebut.
Baca lebih lajut »
DPRP Papua Barat menetapkan 21 draf hukum turunan UU OtsusDewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menetapkan 21 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) turunan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang ...
Baca lebih lajut »
Capaian Vaksinasi Dosis 1 di Papua-Papua Barat Masih di Bawah 70%Airlangga menegaskan, masih terdapat dua provinsi di luar Jawa-Bali yang capaian vaksinasi dosis 1 masih di bawah 70%, yaitu Papua dan Papua Barat.
Baca lebih lajut »
BKSDA Jateng Translokasi Sepuluh Satwa Endemik Asal Papua BaratKepala Balai KSDA Jawa Tengah, Darmanto, menyampaikan bahwa penyerahan satwa dilindungi dari masyarakat kepada pemerintah perlu mendapatkan apresiasi yang sebesar-besarnya
Baca lebih lajut »
Pemprov Papua Barat Tegur Daerah yang Capaian Vaksinasinya Rendah |Republika OnlineDi Papua Barat, masih ada masyarakat yang tidak ingin mendapatkan vaksinasi.
Baca lebih lajut »