Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menetapkan 21 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) turunan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang ...
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw seusai menghadiri sidang paripurna penetapan 21 draf hukum turunan Otsus oleh DPRP Papua Barat, di Manokwari, Senin .
Hans Arnold KapisaManokwari - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat menetapkan 21 Program Pembentukan Peraturan Daerah turunan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus dalam rapat paripurna di Manokwari, Senin malam.Sebanyak 21 draf hukum yang terdiri dari 13 rancangan peraturan daerah provinsi , dan 8 rancangan peraturan daerah khusus merupakan instrumen perencanaan program strategis sesuai amanat UU Otsus bagi kepentingan orang asli Papua.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Capaian Vaksinasi Dosis 1 di Papua-Papua Barat Masih di Bawah 70%Airlangga menegaskan, masih terdapat dua provinsi di luar Jawa-Bali yang capaian vaksinasi dosis 1 masih di bawah 70%, yaitu Papua dan Papua Barat.
Baca lebih lajut »
BKSDA Jateng Translokasi Sepuluh Satwa Endemik Asal Papua BaratKepala Balai KSDA Jawa Tengah, Darmanto, menyampaikan bahwa penyerahan satwa dilindungi dari masyarakat kepada pemerintah perlu mendapatkan apresiasi yang sebesar-besarnya
Baca lebih lajut »
Pemprov Papua Barat Tegur Daerah yang Capaian Vaksinasinya Rendah |Republika OnlineDi Papua Barat, masih ada masyarakat yang tidak ingin mendapatkan vaksinasi.
Baca lebih lajut »
BREAKING NEWS: Dua Warga Tewas dalam Kebakaran Ruko di Timika Papua - Tribun-papua.comDua rumah toko (ruko) dan empat petak indekos di Jalan Kartini Jalur 3 Timika, Kabupaten Mimika, Papua ludes terbakar. Dua warga tewas terbakar.
Baca lebih lajut »
Polisi dalami motif penyerangan KKB di Nduga, Papua - ANTARA NewsANTARA -Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol. Ahmad Mustofa Kamal di Jayapura,Papua, Minggu (17/7) menyebut Satgas Operasi Penegakan Hukum ...
Baca lebih lajut »