Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta pemerintah kota setempat agar penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ...
Dokumentasi - Umat muslim melaksanakan shalat Idul Adha di Masjid Al Akbar, Surabaya, Juli 2020. Surabaya - Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta pemerintah kota setempat agar penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di daerah itu selama Ramadhan dilonggarkan.
"Tujuannya agar tidak ada lagi penyekatan, sehingga jamaah bisa khusuk beribadah di masjid," ujarnya.Ia menjelaskan, Surabaya saat ini masuk Level 2 PPKM, bahkan pemerintah pusat pun sudah memperbolehkan penerbangan domestik tanpa harus tes usap antigen maupun tes usap PCR dengan syarat vaksin satu dan dua sudah terpenuhi.
Selain itu, kata dia, dengan PPKM dicabut tentu membuat para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Surabaya kembali bergairah sehingga roda perekonomian di Surabaya bangkit."Jika ekonomi Surabaya kuat, maka masyarakatnya juga kuat. Jadi pemberdayaan ekonomi saat pandemi COVID-19 ini sangat diperlukan. Untuk itu, penerapan PPKM sebaiknya ditiadakan, terpenting patuh secara ketat prokes di masyarakat," ujarnya.
Goffar mengatakan, kegiatan masyarakat baik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya harus sudah mulai dan semangat kembali. Karena bagaimanapun juga Kota Surabaya ini bisa menata perekonomian secara maksimal."Ini harapan kami, yang penting prokes tetap dijalankan seperti keluar rumah wajib masker, di dalam masjid wajib masker, di kantor wajib masker, di pusat perbelanjaan dan swalayan wajib masker. Prokes ini wajib demi menjaga diri kita masing-masing," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Video Call Asusila, Oknum Anggota DPRD Muratara Terancam DiberhentikanDPRD Kabupaten Muratara akan mengambil langkah tegas terkait viralnya foto yang menunjukkan seorang oknum anggota DPRD sedang melakukan video call asusila dengan...
Baca lebih lajut »
Ditegur Dirjen, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor Dipuji DPRDDPRD Kabupaten Bogor puji kinerja Kadis Disdukcapil Bambang Setiawan. Padahal Bambang beberapa kali ditegur Dirjen Dukcapil Kemendagri
Baca lebih lajut »
Gelar Sidak, Ketua DPRD Pandeglang Kecewa Proyek Tembok Penahan Tanah di Tanjung Lesung AmbrukGELORA.CO - Pimpinan DPRD Pandeglang dibuat kecewa usai menggelar sidak dengan ambruknya Tembok Penahan Tanah (TPT) pekerjaan proyek pemba...
Baca lebih lajut »
Kisruh Mobil Dinas Baru Pimpinan DPRD Sumbar, Anggota Dewan Sarankan Anggaran Pengadaan untuk Korban GempaSejumlah anggota DPRD Sumbar menyarankan agar pimpinan dewan peka terhadap musibah bencana gempa yang sedang dialami masyarakat.
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD DKI usulkan lakukan audit antisipasi kebakaranAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengusulkan segera dilakukan audit terhadap kesiapan gedung-gedung milik pemerintah Provinsi DKI ...
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD Sumbar Tolak Beli Mobil Dinas Baru: Tidak Ada UrgensinyaDPRD Sumbar menganggarkan pengadaan mobil dinas baru senilai Rp 3,5 miliar untuk para pimpinan. Ketua DPRD Supardi menolak pengadaan mobil baru tersebut.
Baca lebih lajut »