Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta sepakat dengan penerapan sanksi denda bagi pelanggar PSBB seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Anies Baswedan.
. Meski demikian, sanksi tersebut harus berlaku fair untuk semua pihak yang melanggar.
Basri mengatakan penerapan hukuman denda ini bisa menegaskan penerapan PSBB. Namun dia meminta agar semua pihak yang melanggar tanpa terkecuali harus dikenakan denda. "Ikuti saja, larangannya apa, motor pakai masker nggak mahal, sarung tangan nggak mahal, daripada kena corona ya kan, keluarga sengsara, duit habis, ini masalah mau tertib atau tidak, kalau makin tinggi lagi, makin parah lagi yang rugi pemerintah dan rakyat, penindakan harus keras, karena masih setengah-setengah," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Viral Anggota DPRD Pasaman Tak Bermasker Ribut dengan Petugas PSBBVideo yang memperlihatkan keributan antara petugas check point PSBB dan anggota DPRD Pasaman viral di media sosial.
Baca lebih lajut »
Gerindra Minta Anggota DPRD Pasaman yang Ribut dengan Petugas PSBB Minta MaafDPC Partai Gerindra Pasaman diminta untuk menegur anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang terlibat keributan dengan petugas PSBB.
Baca lebih lajut »
DPRD Kalbar Ingatkan Ancaman Krisis Pangan di Tengah Pandemi CoronaWakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat Suib mengingatkan ancaman krisis pangan di tengah pandemicorona (Covid-19).
Baca lebih lajut »
Wabah Covid-19, DPRD: Anggaran Formula E Dipotong Rp 207 MDPRD menyatakan anggaran Formula E dipotong Rp 207 miliar untuk menanggulangi wabah Covid-19.
Baca lebih lajut »
Bansos DKI Didistribusikan Pekan Ini, DPRD: Nilainya Rp 250 RibuPolitikus Partai Gerindra itu menuturkan paket bansos kedua ini dianggarkan Rp 250 ribu per paket. Paket sembako pada tahap pertama hanya Rp 149.500.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPRD Masuk Data Penerima BLT Kemensos, Ini Kata Bupati TrenggalekMasuknya nama Wakil Ketua DPRD Trenggalek dalam daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) kemensos mendapat perhatian. Ini Kata Bupati Mochammad Nur Arifin.
Baca lebih lajut »