Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan \r\nmemberikan uraian mengenai urgensi revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 ...
Petugas Kepolisian memeriksa pengendara motor di Jalan Fatmawati yang ditutup saat PPKM darurat di Jakarta, Sabtu . ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/awwJakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan
"Karena beberapa fraksi dan banyak anggota DPRD DKI mempertanyakan urgensi dari revisi lerda ini. Karena itu saya mempersilahkan Pak Gubernur untuk memberikan penjelasan pada fraksi," kata Prasetio di Jakarta, Selasa. Prasetio mengatakan, usulan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang akan menambahkan pasal tindakan pemidanaan itu berasal dari pihak eksekutif. Namun dia menyebutkan ada beberapa yang harus dicari kesepahaman.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI Mulai Bahas Usulan Anies Terkait Revisi Perda COVID-19DPRD DKI mulai membahas rencana revisi Perda DKI terkait penanggulangan COVID-19. Usulan revisi ini disebut disampaikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan
Baca lebih lajut »
DPRD DKI: Penerima Bansos Tunai DKI Harus Tepat SasaranAnggota Komisi E DPRD DKI Basri Baco mengatakan, penyaluran Bansos Tunai bagi masyarakat terdampak perlu didukung dengan data yang terintegrasi dengan kondisi lapangan.
Baca lebih lajut »
Kasus Masih Tinggi, DPRD DKI Minta PPKM Darurat DilanjutkanKasus Masih Tinggi, DPRD DKI Minta PPKM Darurat Dilanjutkan. Ia meminta ada penanganan di tataran mikro berupa karantina wilayah dengan ketat. Karena saat ini klaster rumah tangga atau keluarga yang paling banyak.
Baca lebih lajut »
LBH Jakarta Kecam Pernyataan Ketua DPRD DKI Soal Tembak Mati Kartel KremasiLBH Jakarta mendesak Ketua DPRD DKI Jakarta menarik pernyataannya terkait tembak mati kartel kremasi.
Baca lebih lajut »
Perda Covid-19 Direvisi, Wagub DKI: Tak Ada Lagi Pelanggaran secara Diam-diamRevisi Perda Penanggulangan Covid-19 akan mengatur sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan di Jakarta.
Baca lebih lajut »