PKS optimistis DPR memberikan persetujuan amnesti.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menunggu permintaan pertimbangan pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril dari Presiden Joko Widodo . Sampai saat ini permintaan dari Presiden tersebut belum diajukan kepada DPR.
Pada Ayat 2 Pasal 14 UUD 1945 disebutkan, per mohonan amnesti dan abolisi menjadi kewenangan presiden selaku kepala negara. Sebelum presiden memutuskan apakah amnesti itu akan dikabulkan atau ditolak, ia terlebih dahulu perlu mendengar atau memperhatikan pendapat atau pertimbangan dari DPR. Ia mengatakan, pemberian amnesti itu merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada warganya, yakni warga yang menilai putusan pengadilan tidak berpihak kepada kebenaran dan kemanfaatan hukum. Menurut dia, pemberian amnesti tidak perlu dilakukan secara tergesa- gesa."Karena itu, amnesti haruslah dihadapi dengan tenang," kata dia.
"MA gagal mencermati fakta di pengadilan tingkat pertama dan gagal dalam memahami konstruksi Pasal 27 UU ITE," kata Di rektur Eksekutif ICJR, Anggara, dalam keterangan tertulisnya, Ahad . Karena itu, menurut Anggara, fokus dalam pemeriksaan perkara ini oleh MA di tingkat PK seharusnya adalah apakah benar Nuril melakukan distribusi, transmisi, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. Hal ini kemudian coba dijawab oleh MA dalam poin keempat pertimbangannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Tunggu Permintaan Pertimbangan Amnesti Baiq NurilBerdasarkan mekanisme, presiden memerhatikan pertimbangan DPR dalam amnesti.
Baca lebih lajut »
Mahfud Md: Rencana Amnesti Baiq Nuril Harus Disetujui DPRPakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menjelaskan pemberian amnesti pada Baiq Nuril merupakan opsi paling memungkinkan ditempuh tapi perlu persetujuan DPR.
Baca lebih lajut »
Politikus PKS: DPR Pasti Setujui Amnesti untuk Baiq NurilNasir Djamil sebut amnesti jadi tanggung jawab negara pada putusan yang tak berpihak.
Baca lebih lajut »
Penyebab jatuhnya helikopter di Lombok tunggu investigasi KNKTPenyebab jatuhnya helikopter B206L4 milik PT Carpediem Air di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, belum diketahui karena ...
Baca lebih lajut »
80%, Istana Negara dan Gedung DPR RI di Gunung MasSoal rencana pemindahan ibu kota, Bupati Katingan Sakariyas menyebutkan Istana Negara dan Gedung DPR RI akan dibangun di Gunung Mas, Kalteng. pemindahanibukota
Baca lebih lajut »
Cuitan Trump soal Anggota DPR AS \u0022Non Kulit Putih\u0022 Picu KemarahanSerangkaian tweet Presiden Donald Trump pada hari Minggu (14/7) pagi, yang oleh para pengecamnya langsung dianggap rasis dan xenofobik telah memicu kontroversi baru yang menyasar beberapa anggota baru
Baca lebih lajut »