DPR Tampung Catatan Kritis KPAI terhadap RUU Kesehatan

Indonesia Berita Berita

DPR Tampung Catatan Kritis KPAI terhadap RUU Kesehatan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 33 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 51%

Komisi IX DPR menampung catatan kritis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Sindonews news .

) Kesehatan Omnibus Law. Catatan kritis itu diterima Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena.

Kepala Pusat Studi Center of Human dan Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Roosita Meilani dan tergabung dalam Pokja KPAI sebagai perwakilan akademisi turut hadir dan mengawal penyampaian masukan pasal pada RUU Kesehatan. CHED ITB-AD juga mendukung KPAI mengawal pembahasan RUU Kesehatan.

“Sehingga dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya perlambatan tumbuh kembang anak, pemahaman, emosional, dan lainnya," katanya.1. Materi RUU Kesehatan belum menyentuh hak-hak kesehatan anak untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, inklusif, tidak diskriminasi, serta ramah anak;

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Aksi Teatrikal Tuntut Pengesahan RUU PPRT di Gedung DPR JakartaAksi Teatrikal Tuntut Pengesahan RUU PPRT di Gedung DPR JakartaMenuntut DPR memprioritaskan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Baca lebih lajut »

KPK Klaim Putusan MK Soal Perpanjangan Masa Jabatan Sudah Jadi Undang-undangKPK Klaim Putusan MK Soal Perpanjangan Masa Jabatan Sudah Jadi Undang-undangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun sudah menjadi undang-undang. Ia Semua pihak pun diminta menghormati putusan tersebut.
Baca lebih lajut »

Komisi III DPR siap perjuangkan penambahan anggaran KPK dan PPATKKomisi III DPR siap perjuangkan penambahan anggaran KPK dan PPATKKomisi III DPR RI menyatakan siap memperjuangkan penambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ...
Baca lebih lajut »

Komisi VI DPR Setujui Pagu Indikatif Kemendag, Sebegini NominalnyaKomisi VI DPR Setujui Pagu Indikatif Kemendag, Sebegini NominalnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyambut baik Pagu Indikatif Kemendag 2024 Rp 1,954 triliun yang disetujui oleh Komisi VI DPR RI.
Baca lebih lajut »

Komisi IX DPR Buka Suara soal Kapan RUU Kesehatan Omnibus Law SelesaiKomisi IX DPR Buka Suara soal Kapan RUU Kesehatan Omnibus Law SelesaiRespons Komisi IX DPR RI soal banyaknya pertanyaan, kapan RUU Kesehatan Omnibus Law selesai.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-23 14:09:16