DPR mendesak pemerintah menggencarkan sosialisasi Perppu Cipta Kerja untuk menangani hoaks yang beredar di masyarakat.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2/2022 tentang Cipta Kerja.
Tak hanya Perppu Cipta Kerja, Charles berharap sosialisasi juga dilakukan terhadap rencana aturan turunanya dengan terbuka dan detail agar tidak ada kebingungan dan ketakutan di tengah masyarakat. “Kita tuh di dapil, belum berhenti reses, di Desember tiba-tiba muncul Perppu. Ini jelas kami juga yang di Komisi IX benar-benar tidak dilibatkan, yang dicari duluan [oleh masyarakat],” kata Krisdayanti.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan, alasan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja lantaran adanya kebutuhan mendesak, mengingat perekonomian Indonesia akan menghadapi ancaman resesi global dan ketidakpastian yang tinggi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Foto : Massa Buruh Tuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja | merdeka.comMassa Buruh Tuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja. Puluhan elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR untuk menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Dalam aksinya, mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui perppu yang ditetapkan Presiden tersebut.,Perppu Cipta Kerja,UU Cipta Kerja,Revisi UU Cipta Kerja,Viral Hari Ini,Omnibus Law,Jakarta
Baca lebih lajut »
Alasan Pemerintah & DPR Rapat Tertutup Bahas Klaster Tenaga Kerja Perppu Cipta Kerja | merdeka.comWakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, rapat tertutup merupakan permintaan Menteri Ida. Rapat diminta tertutup agar publik tidak ada salah persepsi atas Perppu Cipta Kerja yang dijelaskan Ida.
Baca lebih lajut »
Perppu Cipta Kerja Dinilai Solusi Tepat Laksanakan Putusan MKPercepatan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dinilai penting.
Baca lebih lajut »
Puan: Kalau DPR Tak Setuju, Perppu Cipta Kerja Harus DicabutKetua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja harus mendapat persetujuan DPR. Jika DPR tidak setuju maka Perppu itu harus dicabut.
Baca lebih lajut »
DPR Akan Menilai Pemenuhan Kegentingan Memaksa Perppu Cipta KerjaPemerintah telah menyerahkan Perppu Cipta Kerja ke DPR. Selanjutnya, DPR akan memprosesnya di masa persidangan kali ini. DPR hanya memberikan persetujuan atau penolakan atas perppu tersebut. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »