Setidaknya ada tiga ketentuan dalam RUU Cipta Kerja yang dinilai Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, dapat mengacaukan sistem jaminan produk halal.
Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai isi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja berpotensi mengacaukan sistem jaminan produk halal.
Dalam RUU Ciptaker, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal didasarkan pada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majellis Ulama Indonesia dan Ormas Islam yang berbadan hukum. Di samping itu, menurutnya, kemudahan pemberian wewenang mengeluarkan sertifikat halal kepada ormas terdaftar dapat memicu perbedaan pendapat akibat perbedaan pemilihan dalil dan metode penelitian. Jika kondisi ini dibiarkan umat Islam selaku konsumen akan bingung menentukan pilihan.
"Pertanyaannya, apakah sebuah pernyataan subyektif secara sepihak dari pengusaha kecil dan mikro tersebut dapat memberikan 'jaminan' kepada masyarakat luas konsumen, bahwa produk itu benar-benar halal. Dengan kata lain apakah sekedar pernyataan saja dapat memberikan jaminan," tegasnya. Sementara, terkait penghapusan lembaga Auditor Halal dan Penyelia Halal, Mulyanto menganggap upaya ini akan memperlemah sistem pengawasan proses penetapan jaminan produk halal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Habib Aboe DPR: Apa Motif Menyingkirkan Tap MPRS di RUU HIP?Menurut Habib Aboe, masyarakat banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya motif penyingkiran Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dari RUU HIP. DPRRI
Baca lebih lajut »
HNW: Tidak Semestinya Menanggalkan TAP MPRS Larangan Dalam Draf RUU HIPMenurut HNW, RUU HIP akan kehilangan rohnya apabila tidak mempertimbangkan sejarah pembentukan Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan Negara, hingga mencapai kesepakatan final PPKI pada 18 Agustus 1945. MPRRI
Baca lebih lajut »
PKS Tolak Usul Badan Keluarga di RUU Haluan Ideologi PancasilaFraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menolak rancangan undang-undang atau RUU Haluan Ideologi Pancasila yang kemarin telah diputuskan menjadi RUU inisiatif DPR.
Baca lebih lajut »
Senat AS Setujui RUU Uighur untuk Sanksi Tiongkok'Beberapa saat yang lalu, kami meloloskan RUU hak asasi manusia Uighur di Senat yang menunutut Partai Komunis Tiongkok bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tidak masuk akal.'
Baca lebih lajut »
Pelosi Promosikan RUU Bantuan Covid-19 Jelang Pemungutan SuaraSehari sebelum DPR AS dijadwalkan untuk melakukan pemungutan suara mengenai dana bantuan ekonomi senilai $3 triliun, untuk mengatasi pandemi virus corona, Ketua DPR Nancy Pelosi mempromosikan rancanga
Baca lebih lajut »
FPI Tolak RUU Haluan Pancasila karena Berbau KomunismeSekretaris Umum FPI, Munarman mengatakan RUU HIP tersebut tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi asas ketuhanan YME.
Baca lebih lajut »