Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mewajibkan pejabat kepolisian untuk aktif di media sosial (medsos) untuk merespon aduan warga, namun mengingatkan pentingnya adanya SOP yang mengatur mekanisme respons tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memberikan dukungan terhadap instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mewajibkan pejabat kepolisian untuk memiliki akun media sosial (medsos) guna menanggapi aduan masyarakat. Sahroni menilai langkah tersebut sangat baik untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, ia menekankan pentingnya adanya standar operasional prosedur ( SOP ) yang mengatur mekanisme respons terhadap laporan dan pengaduan dari warga.
Menurutnya, SOP dibutuhkan agar akun medsos yang dibuat tidak sekadar formalitas, tetapi dapat dimanfaatkan secara optimal. Sahroni menyarankan agar setiap Polda, Polres, dan Polsek memiliki sistem khusus untuk memantau laporan warga atau isu viral di medsos agar dapat ditangani secara cepat dan terintegrasi dari tingkat Polda hingga Polsek. Dengan demikian, isu-isu dan keluhan masyarakat di suatu wilayah dapat terpantau dan terlaksana secara efektif. Selain itu, ia juga mendorong jajaran kepolisian dapat menangani dugaan kasus kejahatan tanpa menunggu laporan fisik ke kantor, sehingga dapat membantu masyarakat dan meningkatkan efektivitas kinerja polisi. Dengan begitu, menurutnya, Polri pasti akan menjadi institusi yang lebih responsif dan semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sebelumnya, Kapolri menginstruksikan pembuatan akun medsos pribadi pejabat kepolisian dalam Rapat Pimpinan Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat (31/1).
KOPLIRI MEDIA SOSIAL POLISI SOP ADUAN MASYAARAKAT
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Apresiasi Inisiatif Pemda Dukung Program Makan Bergizi GratisWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik inisiatif beberapa kepala daerah terpilih yang menyiapkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing. Meskipun demikian, DPR akan memastikan bahwa anggaran dari daerah tersebut mencukupi dan pemerintah pusat siap menyalurkan subsidi jika diperlukan.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR setujui RUU Minerba jadi usul inisiatif DPRBadan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi ...
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Setujui RUU Minerba Jadi Usul Inisiatif DPRBaleg DPR RI menyepakati hasil penyusunan RUU Minerba menjadi usul inisiatif DPR. RUU tersebut berisi ketentuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara lelang atau prioritas pada Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan, Organisasi Masyarakat (ormas) dan Perguruan Tinggi.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna DPR setujui RUU Minerba jadi RUU usul inisiatif DPRRapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 ...
Baca lebih lajut »
Tok! Tengah Malam, Baleg Sepakat Revisi UU Minerba Jadi Inisiatif DPRBadan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya resmi menyepakati perubahan UU Minerba menjadi usulan inisiatif DPR.
Baca lebih lajut »
UU Minerba Tiba-Tiba Direvisi, Ternyata Gegara IniBadan Legislatif (Baleg) DPR RI resmi menyepakati perubahan UU Minerba sebagai usul inisiatif DPR.
Baca lebih lajut »