Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, menyayangkan pernyataan Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjani yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, menyayangkan pernyataan Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud ristek Tjitjik Sri Tjahjani yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier.'Kami prihatin dengan pernyataan-pernyataan Prof Tjitjik bahwa perguruan tinggi merupakan pendidikan tersier yang bersifat opsional atau pilihan. Bagi kami, pernyataan itu kian menebalkan persepsi bahwa orang miskin dilarang kuliah.
'Salah satu kendala faktor pemicu rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia adalah karena persoalan biaya,' imbuhnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie menyebut pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa gratis seperti di negara lain. Alasannya, bantuan operasional perguruan tinggi negeri belum bisa menutup semua kebutuhan operasional.
'Apa konsekuensinya karena ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan, untuk pembiayaan wajib belajar karena itu amanat Undang-Undang,' sambungnya.Tetap BertanggungjawabMeski begitu, Tjitjik mengklaim pemerintah tetap bertanggung jawab dengan memberikan pendanaan melalui BOPTN. Namun, besarannya tidak bisa menutup Biaya Kuliah Tungga , sehingga sisanya dibebankan pada setiap mahasiswa lewat UKT.
Kemendikbud Kuliah Perguruan Tinggi Pendidikan Kemendikbudristek
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sebut KIP Digunakan Mengakomodasi Orang Terdekat DPR, Pernyataan Stafsus Presiden Dinilai TendensiusGuspardi Gaus menilai pernyataan stafsus presiden cenderung bernada memojokkan institusi DPR, juga sebuah pernyataan yang tendensius.
Baca lebih lajut »
Pramuka Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib, Budi Waseso Curiga Sebagai Upaya Lemahkan Kepemimpinan Indonesia34 Kwarda Pramuka menandatangi dokumen pernyataan sikap bersama yang mendesak Kemendikbudristek segera mencabut Permendikbud 12/2024.
Baca lebih lajut »
Soal Regulasi Satuan Biaya Operasional Pendidikan di PTN, Ini Kata DPR Untuk Diimplementasikan KemendikbudristekAnggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan jika regulasi itu tidak diawasi, maka dikhawatirkan akses memperoleh pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau, khususnya bagi masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.
Baca lebih lajut »
UKT Naik, Komisi X DPR Bentuk Panja dan Akan Minta Penjelasan KemendikbudristekKomisi X DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas polemik kenaikan UKT di sejumlah universitas negeri.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Desak Kemendikbudristek Evaluasi Tata Kelola UKTKomisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengevaluasi tata kelola kebijakan pembiayaan pendidikan perguruan tinggi.
Baca lebih lajut »
DPR Segera Panggil Kemendikbudristek Dalami Sebab UKT Makin MahalKomisi X DPR RI segera memanggil Kemendikbudristek untuk membahas UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN).
Baca lebih lajut »