Komisi VI DPR penasaran dengan masalah minyak goreng. Pasalnya minyak goreng sempat 'ngumpet', tapi pas harga tinggi nongol!
di dalam negeri belum menemui titik terang. Komisi VI DPR RI pun telah memanggil distributor minyak goreng yakni PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah, sekaligus Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan
Setelah mendengar pemaparan dari kedua pihak, Anggota Komisi VI DPR RI M Sarmuji menilai ada kejanggalan karena tidak ditemukan hal yang salah. Padahal faktanya di lapangan terjadi problematika yang berlarut-larut. "Kalau melihat apa yang disampaikan oleh PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah sepertinya semua baik-baik saja. Tapi tentu kami harus mendalami karena faktanya semuanya sedang tidak baik-baik saja," kata Sarmuji dalam RDPU di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis malam .
Dari paparan distributor menjelaskan ketika Harga Eceran Tertinggi ditetapkan pemerintah, barang yang didistribusikan sudah tinggi dibanding periode sebelumnya sehingga harusnya tidak terjadi kelangkaan. Sebaliknya ketika aturan dicabut, penjualan berkurang sementara di lapangan melimpah dengan harga tinggi."Ini tidak masuk akal. Ada kontradiksi, ada paradoks yang luar biasa menurut saya. Kami serius untuk menelusuri ini problemnya di mana.
"Problemnya di mana? Saya berasumsi data yang disampaikan benar. Kalau tidak benar itu melawan parlemen dan bisa mendapat masalah karena menyampaikan data yang tidak benar," tambahnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Maraknya Kasus Investasi Bodong di Indonesia, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam Cecar Bappebti!Mufti menjelaskan, ada korban penjual gorengan yang merugi Rp30 juta karena tergoda bujukan afiliator Indra Kenz dan Doni Salmanan.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Tagih Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi ke Komisi IWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya berusaha menindaklanjuti pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Komisi I. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi I DPR: Rusia Jangan Dikeluarkan dari G-20Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono menilai Rusia tidak perlu dikeluarkan dari KTT G-20 untuk membuka ruang perdamaian dengan Ukraina.
Baca lebih lajut »