DPR RI melalui Komisi VII hari ini memanggil para Direktur Utama perusahaan yang mengembangkan pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang ada di Indonesia.
Adapun, Plt. Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Wafid mengatakan bahwa surveyor independen dalam tata niaga penjualan bijih nikel di dalam negeri sudah sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini yakni Keputusan Menteri ESDM nomor 154K/30/MEM/2020.
"Sesuai dengan peraturan menteri ESDM nomor 11 tahun 2020 pasal 9A, verifikasi kuantitas dan kualitas mineral logam dilaksanakan oleh surveyor yang ditetapkan oleh direktur jenderal atas nama menteri," jelas Wafid dalam kesempatan yang sama. Lebih lanjut Wafid menyebutkan surveyor yang telah mendapatkan Surat Keterangan resmi dari Kementerian ESDM yakni PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT Jasa Mutu Mineral Indonesia, PT Carsurin, PT SCCI, PT Triyasa Pirsa Utama, PT Anindya, dan PT Tribhakti Inspektama.
Lebih lanjut, Wafid menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan verifikasi terhadap 2 surveyor yang sebelumnya pernah dibahas bersama pada Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI. "Kami sampaikan kondisi terakhir bahwa menindaklanjuti hasil rapat kerja komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada tanggal 24 Mei 2024. Ditjen Minerba telah berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan verifikasi terhadap 2 surveyor yang dimaksud," tutupnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jreng..Pemerintah Dimintak Tak Lanjutkan Kontrak Tambang ValeKomisi VII DPR meminta pemerintah tak beri perpanjangan kontrak Vale sebelum RI menjadi pemegang saham mayoritas
Baca lebih lajut »
Tak Dihadiri Prabowo dan Yudo Margono, Rapat Komisi I DPR dengan Kemenhan Digelar TertutupKomisi I DPR RI melakukan rapat terkait evaluasi dan pembahasan anggaran dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI bersama jajarannya, Rabu (7/6/2023).
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Setujui Pagu Indikatif Kemendag Sebesar Rp 1,9 TriliunPagu indikatif turun 16,13 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 2,33 triliun.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR siap perjuangkan penambahan anggaran KPK dan PPATKKomisi III DPR RI menyatakan siap memperjuangkan penambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ...
Baca lebih lajut »