Pemerintah menurunkan harga gas industri menjadi USD 6 per MMBTU.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR RI meminta Pertamina dan Perusahaan Gas Negara tetap menjaga kinerjanya ditengah lesunya industri migas dunia.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mendorong adanya evaluasi terhadap Permen Nomor 8 tahun 2020 yang baru dirilis pekan lalu. Tifatul mensinyalir regulasi baru tersebut bisa memangkas peran PGN dalam perluasan pemanfaatam gas bumi. Lebih lanjut Gigih mengungkapkan, sesuai ketentuan dari permen 08, harga gas di hulu juga akan diturunkan menjadi sekitar USD4 - USD4,5 per mmbtu. Sementara PGN selama ini membeli harga gas di hulu rata-rata sekitar USD5,4 per mmbtu.
"Saat ini PGN memiliki kewajiban utang jangka panjang sebesar USD1,95 miliar yang jatuh tempo pada 2024. Jika pendapatan terganggu akan membuat PGN tidak mampu memenuhi kewajibannya," tambahnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Pemerintah Beri Insentif untuk PGN | Republika OnlineKemampuan keuangan PGN harus dipertimbangkan dalam kebijakan penurunan harga gas
Baca lebih lajut »
Harga Minyak Turun, DPR Minta Pemerintah Turunkan Harga BBMAnggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan penurunan harga BBM juga akan sangat membantu masyarakat yang tengah kesulitan di tengah pandemi corona.
Baca lebih lajut »
DPR Minta BUMN Pangan Stabilkan Harga Selama Pamdemi Covid-19Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi meminta BUMN bidang pangan menstabilkan harga selama pandemi Covid-19. DPRRI
Baca lebih lajut »
Antisipasi Dampak Covid-19, HNW Minta DPR Prioritas Membahas RUU Bank MakananUntuk mengantisipasi dampak covid-19, HNW meminta DPR RI memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan. MPRRI
Baca lebih lajut »
IDI Sebut Kematian Corona 1.000, DPR Minta Pemerintah TerbukaDPR juga mengaku sudah memeriksa ke TPU Pondok Rangon. Pemakaman dengan standar covid-19 disebut lebih banyak dari data pemerintah.
Baca lebih lajut »
Soal Haji, DPR Minta Utamakan Keselamatan Jamaah WNI |Republika OnlineBukan hanya menunggu kepastian dari pihak Arab Saudi.
Baca lebih lajut »